Pengamat Politik Unhas: Ma'ruf Amin Pecah Aspirasi Umat Islam

"Artinya pilihan politik Jokowi di Pilpres lebih bersifat pragmatis bukan pada pertimbangan ideologis,"jelasnya

Pengamat Politik Unhas: Ma'ruf Amin Pecah Aspirasi Umat Islam
chalik/tribunlutra.com
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Aswar Hasan. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Aswar Hasan MSi menganggap terpilihnya Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin oleh Presiden RI Joko Widodo tentu atas pertimbangan.

Pertama, untuk memecah sekaligus menyerap aspirasi politik umat Islam yang telah terkonsolidasi dari sejak bergulirnya gerakan GNPF Ulama di momentum 212 yang kemudian bermetamorfisis dalam Gerakan 2019 Ganti Presiden.

Kedua, KH Ma'ruf Amin adalah ulama sepuh dari segi usia dan bukan elit formal parpol sehingga diprediksi tidak akan berpeluang secara politik untuk mencalonkan diri di bursa Pilpres 2024 yg menjadi ajang kepentingan calon kuat partai yang ada di kubu koalisi kabinet kerja.

"Pertimbangan inilah yang boleh jadi menggulingkan Mahfud yang nyaris jadi. Namun akhirnya berujung pada situasi dilematis dari hasil ijtima ulama berhadapan dgn dipilihnya ketua MUI KH Ma'ruf Amin," katanya, Jumat (10/8/2018).

Ia pun memprediksi representasi umat Islam di Pilpres akan terbelah.

Baca: Cerita KH Maruf Amin Diancam Ahok Hingga Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Baca: Kekayaan Cawapres Jokowi KH Maruf Amin Ternyata Tak Sampai Rp Miliaran, Berikut Rinciannya

"Keputusan pihak Jokowi tersebut juga menunjukkan masih kentalnya politik identitas. Sebuah sikap yang sesungguhnya merupakan sikap anomali dinisbahkan kepda Jokowi sebagai simbol plularis yang tak mengedepankan politik identitas berbasis identitas keagamaan," katanya.

"Artinya pilihan politik Jokowi di Pilpres lebih bersifat pragmatis bukan pada pertimbangan ideologis,"jelasnya

Ia pun mengatakan ideologi nasionalis pluralisme yg selama ini menjadi label politik yg dilekatkan ke jokowi akhirnya tanggal dan justru memilih politik identitas berbasis agama.

"Selama ini oleh pihak jokowi minta ditinggalkan, namun saat ini justru dijadikan dasar keputusan politik itu artinya pihak Jokowi dalam keputusan politiknya tidak konsisten dan lebih pragmatis," katanya. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help