JPU Belum Siap Tuntut Empat Mantan Pimpinan DPRD Sulbar

Tuntutan rencana baru dibacakan pada Senin depan, setelah materi selesai sebagaimana batas waktu yang diberikan pihak Pengadilan Mamuju.

JPU Belum Siap Tuntut Empat Mantan Pimpinan DPRD Sulbar
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Sidang perkara dugaan korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukkan empat eks pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Mamuju, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar yang menyeret empat mantan unsur pimpinan DPRD Sulbar kembali ditunda.

Keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, dan tiga Wakil Ketua antara lain, Hamzah Hapati Hasan, Harun dan Munandar Wijaya.

Sidang yang sedianya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju Sulawesi Barat, enin (06/8/2018) dengan agenda pembacaan tuntutan, ditunda karena Jaksa belum siap membacakan tuntutan.

"Ditunda hari ini karena surat tuntutan belum siap dibacakan," kata Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri kepada Tribun, Senin (06/08/2018).

Baca: Saksi Ahli Nilai Dakwaan 4 Eks Pimpinan DPRD Sulbar Kabur, JPU: Itukan Pendapat Ahli

Tuntutan rencana baru dibacakan pada Senin depan, setelah materi selesai sebagaimana batas waktu yang diberikan pihak Pengadilan Mamuju.

Senada disampaikan Kuasa Hukum terdakwa Hamzah Hapati Hasan, Abdul Gafur membenarkan penundaan persidangan klienya dan keempat terdakwa lainya. "Ditunda Senin depan, karena jaksanya belum siap," ujarnya.

Keempat eks unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan tersangka karena diduga bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017.

Baca: Sidang Tuntutan 4 Unsur Pimpinan DPRD Sulbar Ditunda Pekan Ini, Begini Masalahnya

"Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur," kata Kajati Sulselbar, Jan S Maringka kala itu.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek. (san)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help