Bapenda Enrekang Kewalahan Tarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Itu justru dianggap rawan dimanipulasi lantaran saat ini Pemda belum mendapatkan harga standar material.

Bapenda Enrekang Kewalahan Tarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
m azis albar/tribunenrekang.com
Kantor Bapenda Enrekang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulsel. 

Laporan Wartawan Tribun-Enrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya tambang galian C adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Namun, itu justru dianggap rawan dimanipulasi lantaran saat ini Pemda belum mendapatkan harga standar material.

Data dari Bapenda Enrekang terdapat 32 perusahaan yang ditarik pajak tambangnya saat ini, namun dari semua itu, hanya empat perusahaan saja yang masih berlaku hingga 2019, sementara yang lainnya sudah kadaluarsa.

Bahkan, Badan Pendapatan (Bapenda) Enrekang masih menarik pajak berdasarkan pasal 36 ayat 4, Perda No.5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Harga Standar Material Bahan Mineral Bukan Batuan.

Baca: Pendapatan Bapenda Sulsel dari Pajak Kendaraan Naik Rp 67 Miliar

Baca: Warga Protes Tambang di Kawasan Geopark, Lurah Leang-leang Mengaku Tak Punya Wewenang Cabut Izin

Sehingga ketetapan harga yang diberikan ke Pengusaha untuk ditarik pajaknya berubah-ubah. Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan Bapenda Enrekang, Nurjaya, mengakui hal tersebut.

Menurutnya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena usulan harga sudah diberikan ke pihak provinsi sebagai pemilik wewenang untuk hal tersebut.

"Iya kita tidak hanya kewalahan untuk penarikan pajak. Bahkan, PAD dari pajak tidak menjanjikan, tahun ini target kita Rp 3 miliar, tapi sampai saat ini realisasinya masih sekitar Rp 359 juta," kata Nurjaya, Minggu (5/8/2018).

Bahkan, lanjut Nurjaya, pihaknya telah menarik pajak dengan tiga cara, di mulut tambang, cek poin mobil, dan langsung ke rekanan lewat RAB, tetapi tidak ada perubahan besar yang terjadi.

"Izin mereka ada di tangan provinsi jadi kita tidak bisa berbuat banyak, apalagi kita belum dapat daftar tambang baru. Padahal banyak yang terbilang masih ilegal,” tuturnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Enrekang, Arfan Renggong, pun menilai kondisi dari sektor tersebut saat ini sangat rawan dimanipulasi dari pihak bersangkutan langsung.

“Sektor itu adalah arah pembangunan kedepan, jadi memang butuh perhatian lebih, memang perlu kreatifitas dari pihak Bapenda sendiri," tuturnya.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help