Home »

Maros

MPC Pemuda Pancasila Maros Protes Kucuran Dana Hibah 2017

Menurutnya, Pemkab tidak pernah transparan soal kucuran hibah, mulai dari proses pengajuan sampai ke pencairan

MPC Pemuda Pancasila Maros Protes Kucuran Dana Hibah 2017
HANDOVER
Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Maros, Alridho Ramadhan. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Maros, Alridho Ramadhan, menyoroti kucuran dana hibah tahun 2017 sebesar Rp 3 miliar kepada 17 organisasi.

Anehnya, ada dua organisasi tingkat desa di Camba dan Mallawa, malah mendapatkan anggaran ratusan juta rupiah.

Sementara organisasi di kota kabupaten hanya mendapat Rp 10 juta.

"Seandainya, kucuran ini tidak ramai menjadi pembahasan, mungkin kita tidak tahu, kalau ada organisasi yang tidak jelas kiprahnya, di desa mendapat anggaran cukup besar. Kami baru tahu jika ada organisasi di desa yang dapat hibah," kata Ridho, Rabu (1/8/2018).

Baca: Mau Dapat Dana Hibah Pemkab Maros? Ini Syaratnya

Ridho mempertanyakan kucuran hibah yang mencapai Rp 200 juta tersebut ke organisasi di desa. Bahkan, anggaranya jauh melebihi organisasi tingkat kabupaten.

"Dua organisasi tingkat desa ini harus diperjelas. Jejakl kedua lembaga ini juga tidak pernah ditemukan sebelumnya. Jangan sampai, organisasi itu hanya digunakan oleh oknum tertentu untuk mengambil hibah," katanya.

Menurutnya, Pemkab tidak pernah transparan soal kucuran hibah, mulai dari proses pengajuan sampai ke pencairan. Padahal, jumlah hibah yang cair sudah miliaran.

Kedua organisasi desa tersebut terkesan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang punya pengaruh di lingkup pemerintahan.

Baca: Pemuda Pancasila Maros Juga Keberatan Dicatut Terima Dana Hibah

Kepala Bagian Keuangan Pemkab Maros H Takdir mengatakan, organisasi yang ingin mendapatkan hibah harus menyetorkan proposal tahun 2016 dan tahun 2017, alamat dan foto sektretariat serta pengurus, bukti surat terdaftar di pemerintah minimal 3 tahun.

Selain itu, pemohon juga harus melampirkan akte pendirian, Surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol, Struktur organisasi, rekening, naskah perjanjian hibah daerah.

Pengurus juga harus melampirkan, fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SK Penetapan penerima Hibah 2017 dan berita acara penerimaan uang.(*)

Penulis: Ansar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help