ADVERTORIAL

Soni Sumarsono Hadiri Rakor Kepegawaian se-Sulawesi Selatan

Soni mengatakan, membangun pemerintahan itu juga membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas antar ASN

Soni Sumarsono Hadiri Rakor Kepegawaian se-Sulawesi Selatan
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Pj Gubernur Sulsel Sumarsono dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari F Radjamilo. 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, kota Makassar, Senin (30/7/2018) malam.

Acara ini dihadiri langsung Pj Gubernur Sulsel Sumarsono, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari F Radjamilo.

Soni hadir di acara itu, memakai jas berwarna putih, lengkap dengan kaca mata lensa.

Kedatangan Soni menjadi perhatian peserta rapat pasalnya Pj Gubernur yang juga Dirjen Otoda Kemendagri RI banyak berikan guyonan pada peserta.

Dalam sambutannya, Sumarsono menekankan bahwa pentingnya kedisiplinan bagi seorang asn (aparatur sipil negara).

Menurut Soni sapaan Gubernur, aparatur sipil negara (ASN) disiplin itu akan baik jika badan kepegawaiannya berjalan lancar.

Selain itu, Soni juga meminta kepada para BKD se-Sulsel untuk menyemarakkan Mars Sulsel yang saat ini telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mars ini, untuk membangun semangat kerja, dalam rangka mendukung revolusi mental dan perubahan di pemerintahan.

"Mars Sulsel ini milik kita semua, usia Sulsel yang sudah empat ratusan tahun tidak pernah punya Mars. Tapi hari ini sudah ada," katanya.

Lanjut Soni, membangun pemerintahan itu juga membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas antar ASN guna mewujudkan pemerintahan yang berkarakter dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala BKD Sulsel Ashari F Radjamilo mengatakan, rapat koordinasi kepegawaain daerah itu digelar setiap tahun.

Ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana perkembangan kepegawaian, atau aturan kepegawain di daerah.

"Ini untuk memastikan, apakah BKD didaerah melaksanakan UU pemerintah atau PP 53 tentang kode etik disipilin pegawai," katanya. (*)

Penulis: Saldy
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved