Pemuda Pancasila Maros Juga Keberatan Dicatut Terima Dana Hibah

pengurus tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jika ada kegiatan, PP memiliki anggaran lain.

Pemuda Pancasila Maros Juga Keberatan Dicatut Terima Dana Hibah
TRIBUN TIMUR/ANSAR
Wakil Ketua Pemuda Pancasila Maros, Saiful Islam 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - MPC Pemuda Pancasila (PP) Maros, juga keberatan dicatut sebagai salah satu organisasi yang mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemkab Maros, tahun 2017 lalu.

Dalam Surat Keputusan (SK) Hibah nomor 959/KPTS/900/II/2017, yang ditandangani oleh Bupati Maros, Hatta Rahman tersebut, PP Maros dicatut mendapat dana sebesar Rp 10 juta.

Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Saiful Islam mengatakan, Selasa (31/7/2018) kabar yang beredar dan menjadi topik pembincangan tersebut, tidak benar atau hoax.

Menurutnya, sejak MPC PP terbentuk di Maros pada 2007 sampai tahun 2018, pengurus tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jika ada kegiatan, PP memiliki anggaran lain.

"Jangan melihat organisasi kami aktif, lalu dicatut penerima hibah sebesar Rp 10 juta. Kami tidak pernah menerima bantuan Pemkab. Hal itu kami lakukan, supaya pengawasan PP dapat berjalan maksimal," kata Saiful.

PP menolak dana hibah lantaran tidak mau diintervensi saat sementara melakukan pengawalan atau melaporkan kasus temuannya, ke pihak penegak hukum.

Saiful mengatakan, jika PP menerima dana hibah maupun jenis bantuan lainnya dari Pemkab, maka akan mencoreng nama baik organisasi.

"Kalaupun PP dimasukkan oleh pemerintah sebagai penerima dana, kenapa sampai pada saat ini, kami belum menerima surat pemberitahuan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasinal Anti Narkotika (Granat) Maros, Muh Bakri juga keberatan lantaran organisasinya dicatut mendapatkan hibah sebesar Rp 20 juta.

SK kucuran dana hibah tersebut abal-abal. Pasalnya, Granat tidak pernah mengajukan permohonan dana hibah ke Pemkab. Namun tiba-tiba dicatut.

"Kenapa Granat dicatut dapat hibah sebesar Rp 20 juta dari Pemkab. Mengajukan permohonan saja, kami tidak pernah. Kami masih punya anggaran yang cukup dan bukan dari Pemkab," kata Bakri.

Bakri mengaku, tidak pernah melihat besaran anggaran dari Pemkab. Kucuran anggaran tersebut dimanipulasi dan dinikmati oleh oknum tertentu.

Menurutnya, akibat SK abal-abal tersebut, nama baik Granat tercoreng. Padahal sama sekali tidak pernah menikmati kucuran dana hibah. Meski ada kegiatan, Granat tidak pernah mengandalkan dana hibah tersebut. (*)

Penulis: Ansar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved