LBH Makassar Desak Kapolda Kawal Kasus Pungli GOR Sudiang

Karena belum adanya penetapan tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar di kawasan Gor Sudiang

LBH Makassar Desak Kapolda Kawal Kasus Pungli GOR Sudiang
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Koordinator Divisi Hak Politik dan Anti Kekerasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Fajar Akbar 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono mengembangkan kasus pungli di kawasan Gedung Olahraga Sudiang.

Desakan, LBH Makassar melalui Kepala Operasional LBH Makassar Muh Fajar Akbar ini, karena belum adanya penetapan tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar di kawasan Gor Sudiang yang berada di Jl Pajaiyyang Raya, Biringkanaya, kota Makassar.

"Ada apa yah, seharusnya sekarang kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan artinya sudah harus ada tersangka" kata Fajar, Selasa (31/7/2018).

Menurutnya, penetapan tersangka kasus OTT pungli Gor Sudiang ini tak bisa dipungkiri oleh Polda Sulsel, pasalnya saat OTT juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 6 juta.

Diungkapkan Fajar, LBH Makassar juga sebelumnya telah menerima laporan dari para pedagang yang beraktivitas di Gor Sudiang.

Para pedagang itu kata Fajar, meminta pendampingan untuk mengungkap penyimpangan yang dilakukan pihak Gor Sudiang.

Dari laporan ahkan didesak untuk menyetor uang retribusi yang tidak jelas dasar hukumnya.

"Ini harus jelas, memang Polisi saat itu dapat barang bukti Rp 6 juta dari pelaku. Lantas bagaimana dengan pengelola yang memiliki kekuasaan di area itu. Rp 6 juta kali sebulan," tegas Fajar.

Jika saja, ada Pergub yang mengatur harusnya itu di sosialisasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan, atau bisa dengan memasang papan bicara soal retribusi itu.

Halaman
12
Penulis: Saldy
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help