FTI UMI Makassar Surati KPU Sulsel, Ini Masalahnya

Undang-undang itu sesuai pasal 7 bab V, bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seorang harus lulus dari PPI.

FTI UMI Makassar Surati KPU Sulsel, Ini Masalahnya
munawwarah/tribun-timur.com
Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Zakir Sabara 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan terkait pencantuman gelar insinyur oleh Calon Legislatif (Caleg) yang maju bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019

Surat bernomor 1319/L.11/FTI-UMI/VII/2018 itu ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar Ir H Zakir Shabara HW ST MT IPM ASEAN Eng pada 23 Juli 2018.

Dalam surat itu disebutkan, pendidikan program profesi insinyur di Indonesia mulai disahkan perundangannya tanggal 22 Maret 2014 dengan penerbitan Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran.

Undang-undang itu sesuai pasal 7 bab V, bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur (PPI).

Baca: 22 Artikel Dosen FTI UMI Terbit di Prosiding Terindeks Scopus

Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait.

"Benar kami mengirim surat ke KPU karena gelar profesi insinyur diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang ini diatur dalam pasal 50," ucap Dekan FTI UMI Makassar, Zakir Shabara HW, Selasa (31/7/2018).

Zakir menambahkan, program profesi insinyur merupakan program pendidikan setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran.

Menurutnya, program studi program profesi insinyur (PS-PPI) Fakultas Teknologi Industri UMI sebagai salah satu penyelenggara PS-PPI di Indonesia.

"Hal inu kami lakukan sebagaimana maraknya pencantuman gelar insinyur yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku oleh beberapa bacaleg yang berproses di KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel," jelas Zakir.

Baca: Maccaleg, DPRD Wajo Resmi Umumkan Pengunduran Diri Andi Syahrir Kube Sebagai Wakil Bupati

Kabag Humas KPU Sulsel Asrar Marlan membenarkan pihak FTI UMI Makassar sudah mengirim surat. Surat itu, katanya sudah diterima.

"Kami sudah terapkan ketentuan itu. Untuk bacaleg yang menggunakan gelar insinyur harus ada keterangan tersendiri seperti yang dimaksud dalam surat diatas. Tak ada masalah," kata Asrar.(ziz)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help