DPRD Enrekang Gandeng LSM Godok Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Banyaknya kasus kekerasan anak di Enrekang mendorong pihaknya untuk melakukan gerakan agar Perda ini bisa segera dibuat.

DPRD Enrekang Gandeng LSM Godok Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
handover
DPRD Enrekang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Sulawesi Baru, KP2AM dan Lepas mulai menggodok Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat tiap tahunnya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Hal itu membuat, DPRD Enrekang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Sulawesi Baru, KP2AM dan Lepas mulai menggodok Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ranperda tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dan dapat dijadikan acuan dalam kondisi korban memerlukan bantuan layanan, pendampingan dan bahkan hingga kepemulihan psikis korban.

Rapat Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Enrekang yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak tersebut berlangsung sangat alot.

Baca: Komnas Perlindungan Anak akan Bentuk Pokja di Maros

Baca: Maksimalkan Perlindungan Anak, PPPA Sulsel Buat Pilot Project di Sulsel

Rapat Pansus 1 berlangsung di Kantor DPRD Enrekang dipimpin oleh legislator perempuan dari Fraksi PAN, Dzul Fitrah Rahmatullah yang juga sebagai Ketua Pansus.

"Kita ingin agar Perda yang kita hasilkan betul-betul berpihak kepada perempuan dan anak secara maksimal," kata Dzul Fitrah dalam rilis yang diterima oleh TribunEnrekang.com, Selasa (31/7/2018).

Sementara, Ketua LSM Sulawesi Baru, Wahyuddin menuturkan sebagai salah satu Tim Penyusun mengatakan banyaknya kasus kekerasan anak di Enrekang mendorong pihaknya untuk melakukan gerakan agar Perda ini bisa segera dibuat.

Apalagi, hasil kajian yang dilakukan selama ini dengan pihak akademisi menunjukkan perlunya Ranperda ini disahkan menjadi Perda agar kasus kekerasan baik bagi perempuan maupun anak bisa ditekan.

"Tentu besar harapan kami agar Perda ini bisa segera dibuat dan disahkan agar perempuan dan anak kita bisa punya perlindungan hukum yang jelas," ujarnya.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved