Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Saksi Ahli Sebut Dakwaan Terhadap 4 Eks Pimpinan DPRD Sulbar 'Kabur'

Prof Dr Andi Muhammad Sofyan, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Sulbar 2016

Saksi Ahli Sebut Dakwaan Terhadap 4 Eks Pimpinan DPRD Sulbar 'Kabur'
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Sidang mendengan keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor Mamuju Ketua Departmen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukan empat mantan pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa. Keempat terdakwa yang menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Departmen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Andi Muhammad Sofyan, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukan empat mantan pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa.

Keempat terdakwa yang menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7) yakni mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya.

Dalam keterangannya di depan majelis hakim pengadilan Tipikor Mamuju, Prof Andi Muhammad Sofyan menegaskan, pasal yang didakwakan kepada empat mantan pimpinan DPRD Sulbar kabur atau tidak jelas.

"Kaburnya itu karena tidak menjelaskan. Sedang pasal 143 KUHP itu wajib menjelaskan dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Nah resiko hukumnya dalam pasal itu ada, yakni batal demi hukum kalau tidak jelas dan lengkap,"kata Prof Sofyan kepada wartawan usai memberikan keterangan ahli di depan majelis hakim, Senin (30/7/2018).

"Tadi jelas sudah kita simak secara bersama, dilakukan evaluasi dalam persidangan, mulai dari surat dakwaan yang mendakwakan pasal 12 (i) undang-undang Tipikor, itu sama sekali lain, terus kebawah, apalagi yang ada hubungannya dengan pasal 2 dan 3,"ujarnya menambahkan.

Ia menuturkan, seharusnya penjelasan tentang kerugian negara wajib ada sejak dimulainya penyidikan, apabila tidak ada maka tersangka tidak dapat didakwakan pasal 2 dan 3 undang-undang Tipikor.

"Kalau batal demi hukum, tafsirannya berarti itu dianggap tidak pernah sesuai apa yang didakwakan oleh JPU, sehingga keempat terdakwa harus bebas, konsekuensinya memang kesana bebas demi hukum,"tuturnya. (*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved