Warga Desak Polisi Usut Dugaan Pungli Perayaan HUT RI di Bantimurung Maros

Berdasarkan informasi yang diterima Marling, warga yang tidak mau menyetor, identitasnya akan dicatat.

Warga Desak Polisi Usut Dugaan Pungli Perayaan HUT RI di Bantimurung Maros
ansar/tribun-timur.com
Selebaran permintaan uang sebesar Rp 5.000 yang tertempel di Desa Alatengae. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Warga Bantimurung, Marling mendesak Polres Maros untuk segera mengusut kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kecamatan.

Pasalnya, oknum pemerintah kecamatan meminta uang kepada warga sebesar Rp 5.000 untuk perayaan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. Padahal, pihak kecamatan telah mendapat kucuran anggaran.

Menurutnya, jika Polres tidak mengusut kasus dugaan pungli tersebut, maka kemungkinan besar hal yang sama akan kembali terjadi dan menyusahkan warga.

"Kami minta, Polres Maros usut dugaan pungli yang dilakukan pihak kecamatan. Kenapa warga dimintai uang dengan alasan untuk perayaan HUT Kemerdekaan. Kan sudah ada anggarannya," kata Marling, Minggu (29/7/2018).

Baca: Pungli Penerbitan SK Bupati dan SK Guru, Pejabat Disdik Jeneponto Divonis 1 Tahun

Baca: Legislator M Rajab Minta Polda Sulsel Usut Tuntas Pungli di GOR Sudiang

Menurutnya, jumlah pungutan tidak mahal, namun ada puluhan ribu warga Bantimurung. Jika semua warga wajib menyetor, maka jumlahnya minimal Rp 100 juta.

"Makanya Polres tidak boleh diam. Buktinya sudah ada di lokasi. Polres tinggal mencari warga yang sudah dimintai uang. Mereka semua mau bersaksi," katanya.

Dikatakan, masing-masing warga dimintai uang Rp 5.000 untuk dikumpul oleh camat. Selebaran pemberitahuan telah disebar di setiap dusun yang ada di Bantimurung

Setiap dusun, tersebar sekitar 40 selebaran permintaan dana tersebut. Selebaran permintaan ditempel langsung oleh kepala dusun, di antaranya di Manjalling, Desa Alatengae.

"Masa kami dimintai uang sebesar Rp 5000. Memang jumlahnya sedikit, tapi kali banyak warga. Bayangkan se-Kecamatan Bantimurung ini dimintai uang," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Marling, warga yang tidak mau menyetor, identitasnya akan dicatat. Hal tersebut membuat warga bingung.

"Informasinya, jika warga tidak mau menyetor, namanya dicatat. Untuk apa nama kami dicatat. Berarti ada maksud lain, jika kami tidak memberi uang ke camat," ungkapnya.

Selain pungutan biaya perayaan HUT RI, warga yang mengurus surat-surat tanah juga dimintai sejumlah uang. "Setahu saya, pemerintah yang bertanggungjawab soal perayaan HUT RI. Bukan warga. Tapi kenapa malah kami disusahkan. Banyak warga di sini kurang mampu," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Bantimurung, Bakri membenarkan adanya pungutan tersebut kepada warga. Hanya saja, warga diminta untuk menyumbang sukarela dan tidak dipaksakan.

Pungutan tersebut merupakan insiatif Panitia HUT ke-73 Kemerdekaan RI. "Itu untuk panitia HUT. Sukarela saja tidak dipaksaji. Tidak baik juga kalau panitia pergi bawa list, tapi tidak dikasih stiker dalam rangka memeriahkan acara kegiatan," katanya.(*)

Penulis: Ansar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help