OPINI

Opini Syamsuddin Radjab: Jusuf Kalla, Otoritarianisme vs Kepastian Hukum

Penulis adalah staf Pengajar HTN UIN Alauddin Makassar dan Direktur Eksekutif Jenggala Center.

Opini  Syamsuddin Radjab: Jusuf Kalla, Otoritarianisme vs Kepastian Hukum
dok.tribun
Syamsuddin Radjad di Kantor Tribun Timur, Makassar, Senin (25/12/2017) malam. 

Secara pribadi, saya sejak awal menyatakan tidak setuju atas pengajuan JK sebagai pihak terkait dalam permohonan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu dengan alasan etis.

Beberapa argumen hukum dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah.

Dalam kedudukan JK sebagai Wakil Presiden merupakan bagian dari pemerintah yang telah menyetujui UU Pemilu tersebut.

Kedua, tanpa mengajukan diri sebagai pihak terkait, majelis hakim MK menurut ketentuan Pasal 14 PMK No. 6/PMK/2005 sebagai acuan hukum acara dalam pengujian undang-undang dapat memanggil pembentuk UU (termasuk pemerintah) untuk didengar keterangannya (ad informandum), dan wakil Presiden JK dapat saja mewakili pemerintah untuk menjelaskan hal tersebut.

Ketiga, dianutnya asas audi et alteram partem atau hak untuk didengar secara seimbang baik pemohon maupun pihak terkait.

Apalagi sosok JK dalam posita partai politik diuraikan telah mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla sehingga kemungkinan akan dipanggil untuk ditanyakan kesediaannya atas pencalonan tersebut.

Namun demikian, kenekatan JK maju sebagai pihak terkait tentu dengan pertimbangan yang matang dan mantap.

Bayangan saya akan menuai kritik bahkan sinistik dan cemoohan akhirnya benar-benar terjadi.

Sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam politik dan pemerintahan tentu hal demikian sudah dipertimbangkan.

Memang, Pasal 7 UUDN RI 1945 yang dikaitkan dengan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu berkutat pada frasa “maupun tidak berturut-turut” menjadi hal yang disoalkan oleh para pihak dengan pelbagai alasan baik pro maupun kontra.

DPP Partai Perindo dan JK yang dapat saya tangkap dari permohonan dan alasan JK sebagai pihak terkait hanya ingin kepastian hukum dan tafsir shohih dari MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU guna mengakhiri tafsir-tafsir lain yang berseliweran di luar gedung MK dan demi generasi di masa mendatang.

Pada akhirnya, kita berharap agar tafsir MK dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, adil, demokratis dan hak asasi manusia.

Saya memercayai reputasi kenegarawanan para hakim MK dalam memutus permohonan pemohon dengan integritas dan sifat kemandirian dan independensinya demi menjaga marwah kelembagaan dan tafsir kesejatian UUDN RI 1945. (*)

Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved