OPINI

Opini Syamsuddin Radjab: Jusuf Kalla, Otoritarianisme vs Kepastian Hukum

Penulis adalah staf Pengajar HTN UIN Alauddin Makassar dan Direktur Eksekutif Jenggala Center.

Opini  Syamsuddin Radjab: Jusuf Kalla, Otoritarianisme vs Kepastian Hukum
dok.tribun
Syamsuddin Radjad di Kantor Tribun Timur, Makassar, Senin (25/12/2017) malam. 

Sedari awal, saya sudah menyatakan bahwa sosok Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi kriteria dan kualifikasi calon Wakil Presiden karena bukanlah tokoh yang memiliki pengaruh kuat di kalangan arus bawah.

Di internal Golkar sendiri, juga bukan figur simpul kuat yang memiliki faksi tersendiri dengan pengaruh politik kuat.

Sikap ngotot oknum pengurus Partai Golkar itu berbanding terbalik dengan sikap parpol koalisi Jokowi yang merespons sikap JK dengan santai dan biasa-biasa saja.

Parpol lainnya lebih menganggap sebagai upaya pribadi dan hak konstitusional setiap warga negara yang perlu dihargai.

Menuju Otoritarianisme?

Bentuk pemerintahan otoritarianisme menurut Juan Linz (Richard Shorten, 2012: 256) setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yaitu: pertama, keterbatasan akses publik dan kontrol terhadap parpol.

Kedua, legitimasi kekuasaan berdasarkan konsensus rezim. Ketiga, mobilisasi massa dan penindasan lawan politik.

Keempat, dominasi kekuasaan eksekutif (executive heavy) dan regulasi bersifat karet dengan tafsir menurut selera rezim.

Keempat kriteria di atas saat ini sangat mustahil kembali kita alami dengan perubahan fundamental sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUDN RI 1945 pada 1999-2002.

Prinsip check and balances antar lembaga negara, penghapusan dwi fungsi ABRI sebagai alat rezim kekuasaan, dan partisipasi luas masyarakat serta perlindungan HAM menjadi indikator kuat tumbuhnya iklim demokrasi yang kian kokoh.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved