Aswas Kejati Sulselbar Ikut Tangani Sidang Empat Tersangka Unsur Pimpinan DPRD Sulbar

Wito turun langsung menghadiri proses persidangan empat unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis (26/07/2018).

Aswas Kejati Sulselbar Ikut Tangani Sidang Empat Tersangka Unsur Pimpinan DPRD Sulbar
HANDOVER
Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, Wito turun langsung menghadiri proses persidangan empat unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis (26/07/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, Wito turun langsung menghadiri proses persidangan empat unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis (26/07/2018).

Pejabat Bintang Satu Kejati Sulselbar memimpin para anggotanya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjerat para terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD Sulselbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 miliar.

"Benar Asisten Pengawasan Kejati turun langsung memimpin sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Sulbar di Mamuju," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Keempat terdakwa yang disidang tersebut masing masing mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya.

Pada sidang terdakwa memasuki agenda pemeriksaan terdakwa, setelah melalui beberapa tahapan. Mulai pembacaan dakwaan, keterangan saksi hingga pemeriksaan terdakwa.

Penetapan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini karena diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbarmenyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten. Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017.

Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved