Desak Penuntasan Kasus Korupsi Bimtek DPRD Enrekang, AMPAK Geruduk Mapolda Sulsel

Mengingat kasus tersebut sudah bergulir sejak lama, bahkan lebih dari setahun namun belum juga menemukan titik terang.

Desak Penuntasan Kasus Korupsi Bimtek DPRD Enrekang, AMPAK Geruduk Mapolda Sulsel
Muh Azis Albar/Tribunenrekang.com
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) berunjuk rasa di Mapolda Sulsel, Kota Makassar, Senin (23/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) berunjuk rasa di Mapolda Sulsel, Kota Makassar, Senin (23/7/2018).

Mereka meminta kejelasan dan mendesak Polda Sulsel menuntaskan kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPR Enrekang tahun anggaran 2014-2015 sebesar Rp 3,6 miliar.

Menurut Koordinator lapangan, Iswaldi, integritas Polda Sulsel dalam penyelesaian kasus yang merugikan negara sebesar Rp 855 juta itu patut dipertanyakan.

Mengingat kasus tersebut sudah bergulir sejak lama, bahkan lebih dari setahun namun belum juga menemukan titik terang.

"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini benar- benar selesai, sudah sangat jelas baik saksi ahli yang diturunkan maupun hasil audit dari BPKP sudah sangat kuat untuk dilimpahkan ke Kejati, namun belum ada kejelasan," kata Iswaldi dalam rilisnya kepada TribunEnrekang.com, Senin (23/7/2018).

Ia meminta, Kapolda Sulsel sebaiknya mundur saja jika memang sudah tidak mampu memonitoring anggotanya dalam penuntasan kasus ini.

Sementara itu, Penyidik Kasus Bimtek DPRD Enrekang, AKP Sutomo saat menemui pengunjuk rasa memberikan jaminan dalam penuntasan kasus itu.

"Selaku penyidik kasus ini, saya tegaskan tidak ada SP3 mengenai kasus ini, dan bahkan kami telah menambahkan satu saksi ahli lagi untuk penunjang bukti- bukti yang sudah ada," ujar AKP Sutomo.

Ia pun berjanni, akan bergerak cepat dan paling lambat tanggal 1 Agustus 2018 semua berkas akan diserahkan ke pihak Kejati Sulsel.

Mendapat penjelasan tersebut, massa aksi membacakan tuntutannya dan kemudian membubarkan diri.

Adapun tuntutan mereka yakni:
1. Copot Kapolda Sulsel dan penyidik yang menangani kasus korupsi dana Bimtek DPRD Enrekang.
2.Tangkap, adili dan penjarakan pelaku korupsi dana bimtek DPRD Enrekang.
3.Tegakkan pasal 4 UU NO 31 THN 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengembalikan kerugian negara itu tidak menghapus perbuatan pidana.

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved