Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc

Freeport sebagai pemegang KK tidak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga

Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc
HANDOVER
Magister Ilmu Hukum UGM, Firmansyah.

Artinya, kepastian perpanjangan baru bisa diperoleh Freeport pada tahun 2019.

Dalam hal ini, posisi yang dilematis ketika Freeport tidak berganti baju menjadi IUPK maka undang-undang minerba akan berpotensi untuk dilanggar yang berimplikasi pada pemberhentian aktivitas tambang.

Di sisi lain KK masih ingin dipertahankan oleh Freeport.

Sesungguhnya IUPK lebih memberikan kepastian karena Freeport sendiri membutuhkan kepastian untuk perpanjangan kontrak sejak jauh hari demi berjalannya aktivitas tambang.

Serta investasinya yang bernilai miliaran dolar yang berada di tambang bawah tanah Grasberg, tentu IUPK bisa memberikannya.

Puncak dari Negosiasi Panjang

Hampir 4 tahun, tepatnya 3,5 tahun lamanya proses negosiasi panjang yang dilakukan oleh pemerintah RI tehadap PTFI.

Tentunya hal ini tidak semudah membalikan telapak tangan, namun pemerintah terus berupaya untuk melakukan proses negosiasi yang panjang demi menghasilkan win-win solution.

Tentu PTFI juga bersikukuh agar kesepakatan yang akan di ambil nantinya tidak merugikan baginya.

Pemerintah  dalam hal ini tidak dapat berlaku semena-mena kepada investor asing yang berinvestasi di bumi Indonesia karena adanya aturan terdahulu yaitu kontrak karya (KK) dan sekarang menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Hubungan global antar negara juga menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan demi menghadirkan hubungan
yang harmonis antar kedua negara.

Kesepakatan yang solutif tanpa mencederai salah satu pihak tentunya dapat mengakomodasi segala kepentingan yang ada dari berbagai pihak.

Dan setelah melalui proses yang panjang pada akhirnya menemukan titik terang dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu ditanda tanganinya Head of Agreement.

PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero),Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto telah menandatangani pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham Freeport dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport lndonesia (PTFI) ke Inalum.

Sehingga kepemilikan Inalum di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula yang hanya 9,36 persen.

Di mana salah satu pokok-pokok perjanjian yang disepakati sejalan dengan kesepakatan sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2018 antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam hal ini pemerintah daerah akan mendapatkan saham sebesar 10 persen dari kepemilikan saham
PTFI.

Tentunya ini menjadi angin segar bagi peningkatan penerimaan negara maupun daerah.

Namun di sisi lain menjadi tantangan dalam kemampuan pengelolaan dana dari saham tersebut.

Maka penting untuk diperhatikan, agar nantinya dana tersebut dapat dimaksimalkan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat dan yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban moril kepada rakyat indonesia.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper lnvestama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTF.

Diharapkan partnership yang baik di antara Freeport dengan PT Inalum dan pemerintah pusat maupun daerah akan mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi dan kualitas serta memberikan nilai tambah terhadap industri ekstraktif kedepan.

Dengan demikian akan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi masyarakat
Papua khususnya.

Kami berharap komitmen pemerintah untuk menjaga iklim yang pasti dan kondusif dalam rangka memberikan kepastian kepada para investor yang akan berinvestasi di bumi Indonesia.

Kekuatan Hukum Head of Agreement (HoA)

Selain Head of Agreement (HoA), terdapat beberapa istilah-istilah lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk perjanjian pendahuluan.

Seperti MoU, Cooperation Agreement, Nota Kesepahaman dan istilah-istilah lainnya.

Istilah Head of Agreement (HoA) adalah istilah yang banyak digunakan di negara-negara Eropa.

Jadi, pada dasarnya HoA dan MoU itu adalah sama yaitu merupakan bentuk Perjanjian Pendahuluan.

Bila ditinjau dari definisinya, Munir Fuadi mengartikan bahwa MoU adalah suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detil.

Oleh karena itu, dalam MoU hanya berisikan hal-hal yang sifatnya pokok.

Sesungguhnya MoU sendiri tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia namun karena hal ini sangat sering dipraktekan, baik secara nasional, maupun international, sehingga memungkinkan untuk dipraktekkan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah MoU atau HoA memiliki kekuatan mengikat? Landasan yuridis yang dapat digunakan pada umumnya adalah Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Di mana intinya adalah apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak kecuali jika kontrak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, HoA hanya merupakan kesepahaman prinsip yang disepakati, sering dikatakan sebagai gentlemen agreement.

Namun kalau kita melihat dari substansi isi kesepahamanya selama tidak menyangkut hak dan kewajiban para pihak, maka kesepahaman itu memiliki implikasi pada tanggung jawab moril para pihak.

Apabila isi dari kesepakatan menyangkut hak dan kewajiban maka patut untuk dianggap layaknya sebagai suatu perjanjian yang mengikat secara hukum.

Kalau hanya sebatas kesepahaman prinsip maka masih ada kemungkinan untuk tidak dilanjutkan pada proses yang lebih serius yaitu perjanjian yang sah menurut undang-undang.(*)

Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved