Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc

Freeport sebagai pemegang KK tidak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga

Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc
HANDOVER
Magister Ilmu Hukum UGM, Firmansyah.

Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar karena diantara keduanya adalah pihak yang berkontrak.

Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin.

Sementara UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan berbagai hak dan kewajiban bagi pemegang IUPK, yang tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban pemegang KK.

Pasal 131 Undang-Undang Minerba menyebutkan, bahwa besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jelas bahwa IUPK berlaku mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Ketentuan besarnya pajak dan PNBP dapat berubah sesuai perubahan peraturan.

Hal ini yang dianggap freeport sebagai ketidakpastian, mereka menginginkan besarnya pajak dan PNBP yang stabil seperti tertuang dalam KK, tidak berubah-ubah hingga masa kontrak berakhir.

Kemudian soal kewajiban melakukan pemurnian, baik IUPK maupun KK sama-sama wajib melakukan pemurnian mineral.

Tetapi pasal 102 dan 103 Undang-Undang Minerba tak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian). Sedangkan untuk pemegang KK memberikan batasan waktu.

Di Pasal 170 UU Minerba menyebutkan bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan.

Sehingga satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport agar tetap mengekspor konsentrat dengan mengubah KK menjadi IUPK.

Halaman
1234
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help