Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc

Freeport sebagai pemegang KK tidak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga

Lika-liku Panjang Divestasi Saham Freeport McMoRan Inc
HANDOVER
Magister Ilmu Hukum UGM, Firmansyah.

Firmansyah

Magister Ilmu Hukum UGM

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalau kita kembali ke belakang tepatnya pada tanggal 10 Februari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk keberlanjutan
operasi produksi PT Freeport Indonesia.

Sesungguhnya IUPK diterbitkan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg Papua.

Karena berdasarkan Pasal 170 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU
diterbitkan, tepatnya pada tahun 2014.

Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tidak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, tetapi hanya produk yang telah melalui proses pemurnian yang boleh diekspor.

Sementara perusahaan tambang yang berpusat di Arizona Amerika Serikat hanya bisa memurnikan sekitar
40 persen dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.

Pada akhirnya Freeport melakukan penolakan karena menganggap IUPK tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang oleh sebab itu Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti yang tetulis di dalam KK.

Dilematika KK atau IUPK

Kalau kita melihat perbedaan utama diantara keduanya adalah dari status perjanjiannya, di mana KK adalah berbentuk kontrak dan IUPK ialah berupa izin.

Halaman
1234
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved