SP Pertamina Celebes Beberkan 8 Fakta Terkait Akuisisi Pertagas oleh PGN, Baca Nomor 2

SP Pertamina Celebes menggelar aksi damai memprotes diakuisisinya Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN)

SP Pertamina Celebes Beberkan 8 Fakta Terkait Akuisisi Pertagas oleh PGN, Baca Nomor 2
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
memprotes diakuisisinya PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Pos C Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jl Hatta Makassar, Rabu (18/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan Serikat Pekerja (SP) Pertamina Celebes menggelar aksi damai memprotes diakuisisinya PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Pos C Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jl Hatta Makassar, Rabu (18/7/2018).

President SP Pertamina Celebes, Fakhrul Islam menyebutkan delapan fakta yang harus diketahui masyarakat Indonesia terkait Pertagas dan saat ini sedang proses akuisisi oleh PGN.

1. Pertagas sebagai anak perusahaan Pertamina dengan kepemilikan saham 100 persen, merupakan salah satu bisnis yang memiliki aset yang sangat besar dan memberikan keuntungan yang sangat signifikan terhadap Pertamina. Nilai aset sebesar USD 1,93 M dan keuntungan 2017 USD 141 juta.

2. PGN merupakan perusahaan terbuka (Tbk.) dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 57% dan saham swasta 43% (dominan pihak asing). Aset PGN USD 6,29 M dan keuntungan 2017 USD 143 juta.

3. Ada tiga opsi aksi korporasi atau integrasi dengan PGN yang disiapkan pemerintah (Kementerian BUMN) yakni merger, inbreng (penyerahan atas saham), dan akuisisi. Dalam hal ini Kemenerian BUMN memilih akuisisi karena dianggap hanya membutuhkan waktu relatif cepat sekitar 4 bulan dan untuk menindaklanjuti rencana tersebut pemerintah melakukan penandatanaganan Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA) dengan pihak terkait.

4. Aksi korporasi melalui skema akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan kurang transparan termasuk valusi aset terhadap kedua persero. Juga dengan tidak dikuasakan saham Dwiwarna pemerintah kepada Pertamina menimbulkan permasalahan. Pertama telah kehilangan aset strategis, kedua pertamina kehilangan kontrol dan otoritasi dalam pengembangan kebijakan strategis bisnis gas di PGN.

5. Secara legal. proses akuisisi bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan. Dalam hal ini aspirasi pekerja Pertagas praktis tidak mendapatkan tempat dalam aksi korporasi.

6. Proses akuisisi dilakukan tanpa memperhatikan kajian secara korprehensif, baik kajian akademis maupun bisnis termasuk organisasi perusahaan, kelembagaan, status, dan hubungan kerja pekerja Pertagas dengan Pertamina maupun PGN.

7. Skema akuisisi tersebut berpotensi merugikan Pertamina yang artinya juga merugikan negara dan membuka negara dan membuka ruang bagi para pemburu rente untuk memanfaatkan peluang bisnis, penetapan nilai kapitalisasi saham Pertagas dan keterlibatan konsultan penilai.

8. Dampak dari akuisisi tersebut telah membuat ketidakpastian status pekerja Pertagas, suasana kerja yang tidak kondusif, tidak hanya di Pertagas tetapi juga di seluruh unit operasi Pertamina, serta berdampak pula pada kepercayaan publik terkait penyediaan gas domestik.

"Dari delapan fakta itu, kami SP Pertamina Celebes menolak akuisisi Pertagas oleh PGN bekedok aksi korporasi. Dan kami meminta membatalkan CSPA yang telah ditandatangani serta menghentikan seluruh proses dan tahapan akuisisi," kata Fakhrul.

Ia pun mendukung sinergi kedua persero tanpa harus merger, inbreng, ataupun akuisisi dalam meningkatkan kinerja dan menjamin tersediannya kebutuhan gas di seluruh Tanah Air. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved