Warga Majene Unjuk Rasa di DPRD Sulbar, Ini Tuntutannya

Unjuk rasa tersebut mendesak anggota DPRD Sulbar, utamanya anggota DPRD Sulbar Dapil Majene, agar mengambil sikap atas

Warga Majene Unjuk Rasa di DPRD Sulbar, Ini Tuntutannya
nurhadi/tribunsulbar.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Majene (AMM) berunjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Senin (16/7/2018). 

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, untuk memberikan kewenangan kepada Kabupaten Majene sebagai pemegang saham, untuk menempatkan orang-orangnya dalam jabatan Direksi Perumda pengelolaan PI Blok Sebuku.

"DPRD harus mempertegas regulasi tentang kewenangan Pemkab Majene sebagai pemilik saham dalam BUMD, sehinga ada keterlibatan Pemkab Majene dalam penentuan lembaga Fit and proper test untuk menentukan Direksi BUMD dan menuntur pihak pemerintah provinsi untuk mempercepat administrasi yang dibutuhkan SKK Migas demi percepatan kontrak antara pemerintah dan kontraktor PT Mubadalah Petroleum,"kata dia.

Sementara Ketua DPDR Majene Darmansyah yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Provinsi dan perwakilan gubernur mengatakan, dalam pertemuan itu telah melahirkan kesepakan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 24 Juli sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut.

"PI yang kita dapat ini, sebenarnya kebaikan hatinya Kalimantan Selatan, karena kita mau menggugat undang-undang nomor 26 tentang tahun 2004, tentang pembentukan Provinsi Sulbar karena Blok Sebuku tidak masuk dalam batas wilayah Sulbar, tapi pak Jusuf Kalla mengambil jalan tengah untuk membagi hasilnya, sehinggamengundang kita ke isrtana Wapres, maka lahirlah kesepakatan 50:50 persen,"kata Darmansyah.

Darmansyah menuturkan, pihak menginkan yang melakukan gugatan adalah pemerintah provinsi, karena ini batas wilayah provinsi yang kebetulan masuk di wilayah Majene, sehingga perjuangan ini tidak akan berhenti sampai disini.

"Makanya kami katakan, Perda yang mengatur soal BUMD ini harus memiliki nilai filosofis, nilai filosopisnya yah hasil pertemuan dengan JK dan pemerintah Kalsel di Istana Wapres tahun 2015,"ujarnya.

Menanggapi hal itu, kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Pemprov Sulbar, Wahab Hasan Sulur, mengatakan, akan menyampaikan poin-poin tuntutan warga Majene kepada gubernur Sulbar untuk selanjutnya dibahas dalam pertemuan yang akan datang.

"Hasil pertemuan hari ini, akan kita sampai kepada gubernur untuk mempertimbangkan hal itu, dan kita berharap pada pertemuan tanggal 24 Juli mendatang melahirkan solusi atas beberapa poin tuntuan masyarakat Majene,"katanya.

"Untuk pengisian Direksi ini, kita juga akan bicarakan karena tidak bisa ditunjuk begitu saja harus ada seleksi. Kita nanti akan umumkan jika sudah ada rekrutmennya dan itu prosesnya di Ekban dan saratnya ada di PP 54 tahun 2017 tentang pengisian direksi BUMD,"tambahnya.

Ditepat yang sama, ketua Pansus pemdirian BUMD Sukri Umar, menegaskan, Pansus akan tegak lurus dengan konstirusi, karena paham bagaimana pemerintahan menjalankan konstitusi dengan benar.

Halaman
123
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved