CITIZEN REPORTER

Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Tenaga Kesehatan Bantaeng Demo di DPRD

Solidaritas Tenaga Kesehatan RSUD Prof Dr H M Anwar Makkatutu Bantaeng mengutarakan empat poin pokok tuntutan.

Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Tenaga Kesehatan Bantaeng Demo di DPRD
HANDOVER
Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Bantaeng yang tergabung dalam Solidaritas Tenaga Kesehatan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng turun melakukan aksi demo menuntut kesejahteraan dan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pagi ini (17/7/2018). 

Ahmad Akbar

Humas Solidaritas Tenaga Kesehatan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Melaporkan dari Bantaeng

TRIBUN-TIMUR.COM-Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Bantaeng yang tergabung dalam Solidaritas Tenaga Kesehatan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng turun melakukan aksi demo menuntut kesejahteraan dan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pagi ini (17/7/2018).

Mereka ini adalah  tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan status sebagai tenaga kelompok kerja, yaitu terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka melakukan aksi mulai dari RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng kemudian berakhir di Gedung DPRD Bantaeng.

Dalam aksinya, Solidaritas Tenaga Kesehatan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng mengutarakan empat poin pokok tuntutan.

Poin pertama berisi tuntutan untuk segera membayar insentif tenaga medis, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Pasalnya unruk tenaga medis, insentif belum dibayarkan sejak November 2017 hingga sekarang.

Poin kedua berisi tentang pembenahan manajemen RUmah Sakit, Poin Ketiga tentang menolak adanya deskriminasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal ini disebabkan karena Rumah sakit hanya memperoleh 1 bulan TPP padahal instansi lain memeroleh dua bulan TPP.

Poin keempat juga menyampaikan seruan untuk memperjelas status pegawai honorer dan tenaga magang dalam penerimaan honor daerah dan jenjang pekerjaan.

Perwakilan dari para tenaga kesehatan ini kemudian diterima oleh DPRD Bantaeng. Tanggapan dari DPRD Bantaeng yakni akan membahas hal ini kembali dalam sidang komisi C.

Mutmainnah Makmur sebagai tim humas aksi menyampaikan bahwa jangan sampai yang disampaikan hanya harapan palsu.

"Bulan Februari kami juga sudah menuntut perhatian dari pemerintah, namun sampai sekarang tetap belum ada kejelasan,"katanya.(*)

Penulis: CitizenReporter
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved