TII Sebut Makassar Kota Terkorup Kedua di Indonesia

Kehadiran TII di Fave Hotel Makassar, saat melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) kerjasama dengan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Makassar.

TII Sebut Makassar Kota Terkorup Kedua di Indonesia
HANDOVER
Research Departement Manager TII, Wawan Heru Suyatmiko. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Transparency International Indonesia (TII) mencatat Makassar berada pada urutan kedua paling Korup di Indonesia.

Research Departement Manager Wawan Heru Suyatmiko mengaku, dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Kota Makassar tertinggi kedua setelah Kota Medan.

"Sayang, Makassar peringkat dua tapi setelah Medan yang ke satu, namun itu peringkat terbawah," kata Wawan di Fave Hotel, Makassar, Senin (16/7/2018).

Kehadiran TII di Fave Hotel Makassar, saat melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) kerjasama dengan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Makassar.

Baca: ACC Sulawesi dan TII Felar FGD di Fave Hotel, Hasilnya Akan Dibawa ke KPK

Dalam catatan TII dalam IPK ini tahun 2017, dari 12 Kota di Indonesia. Seperti yang paling tinggi atau bersih berada di Jakarta Utara, punya IPK 73,9 persen.

Kemudian, diikuti Kota lain Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan lalu Medan.

Sejak 2004 kata Wawan Heru, TII mulai melakukan IPK di 12 Kota termaksud di Makassar. Lalu Makassad mulai turun sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

"Makassar ini malah turun dari 201t ke 2017, karena di 2015 saja 55 atau poin nol dan kemudian di 2017 malah turun lagi menjadi 53 poin empat," ujarnya.

Menurut TII, salah satu faktor hingga meningkatnya perilaku Korupsi adalah disumbang dari motivasi oknum pejabat Makassar motivasinya menjadi-jadi.

Baca: Jamaah di Parepare Minta Transparansi Progres Kasus Abu Tours

Wawan mengaku, motivasi itu muncul seperti mengurus perijinan usaha, lalu ada pungli saat pendaftaran sekolah, ataupun beberapa contoh kasus lain.

TII sendiri mengukur indikator tindakan korupsi, seperti Prevalensi atau tingkat kelaziman, tingkat akuntabilitas, lalu motivasi korupsi, sektor berdampak.

Kemudian, pada instansi terdampak seperti instansi yang mengurusi soal perijinan, dan terakhir ialah efektifitas upacaya dari pencegahan korupsi.

"Meningkatnya perilakukan korupsi tersebut karena motivasi pejabatnya Makassar naik, sebenarnya ini adalah persepsi masyarakat," jelas Wawan (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help