OPINI

Opini Habibie Razak: Insinyur Asing dan Manfaatnya untuk Insinyur Nasional

Penulis adalah Sekretaris Divisi Gas PII Pusat dan Advisor Program Studi Program Profesi Insinyur FTI UMI.

Opini Habibie Razak: Insinyur Asing dan Manfaatnya untuk Insinyur Nasional
handover
Habibie Razak 

Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Baca juga: Opini Aswar Hasan: Kolom Kosong Rasa Petahana

Baca juga: OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar

Bagaimana dengan peran insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini?

Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan. Salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang insinyur asing.

Insinyur asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Juga mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan keinsinyuran secara berkesinambungan, melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela dan melakukan pencatatan rekam kerja keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban insinyur asing terhadap insinyur pendamping Indonesia antara lain, pertama, insinyur asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing.

Ketiga, institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved