Tolak Tambang Batu Alam, 49 Warga Mario Pulana Maros Protes di Kantor Lurah

Aksi penolakan tersebut ditandai dengan pembubuhan tandatangan warga ke kertas pernyataan yang telah tersedia.

Tolak Tambang Batu Alam, 49 Warga Mario Pulana Maros Protes di Kantor Lurah
ANSAR
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak 49 warga Kelurahan Mario Pulana, Camba, Maros, menggelar aksi penolakan tambang Batu Alam, karena dinilai merusak pemukiman, Minggu (15/7/2018).

Aksi penolakan tersebut ditandai dengan pembubuhan tandatangan warga ke kertas pernyataan yang telah tersedia.

Aksi tersebut berlangsung di area kantor Kelurahan Mario Pulana.

Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Arialdy Kamal mengatakan, warga berdemo karena sudah resah melihat tambang yang terus melebar.

"Warga Kelurahan Mario Pulana menolak aktivitas tambang. Aksi penolakan ditandai dengan menandatangani daftar penolakan yang disertai dengan alasan masing- masing warga," katanya.

Baca: Usut Dugaan Korupsi Siskudes, Polres Maros Periksa 80 Kades

Pasalnya luas wilayah yang telah diekpolitasi perkirakan seluas 155 hektare dalam jangka waktu 10 tahun. Tambang tersebut ditenggarai belum memiliki surat izin kerja dari pemerintah.

Tambang yang dicurigai merupakan milik salah satu anggota Dewan tersebut yang meliputi Lingkungan Barugae, Lingkungan Mario dan Bottomarannu.

"Warga juga telah menggelar rapat bersama dengan pemerintah dan pemilik saham proyek tersebut. Dalam rapat tersebut warga menyampaikan menolak keras kelanjutan proyek," katanya.

Warga khawatir, jika aktivitas tambang tidak dicegah, maka dampak yang akan ditimbulkan dapat mengakibat longsor dan banjir dan bencana alam lainnya.

Saat ini, area persawahan tidak bisa digarap maksimal karena adanya pengerukan, mengambilan batu dan penebangan pohon di pegunungan.

Baca: Empat Perguruan Karate di Maros Latihan Bersama

"Jika mengambil batu alam, otomatis akan menebang pohon di lokasi tersebut. Kalau itu terjadi, sumber air untuk persawahan dari mana lagi. Warga hanya andalkan air gunung," katanya.

Arialdy berharap kepada pemerintah, supaya dapat menerima aspirasi dan menolak kelanjutan proyek tambang tersebut.

Pasalnya, tambang akan berdampak buruk bagi warga yang mencari nafkah sebagai petani.

"Kalau aspirasi kami tidak diindahkan, maka warga akan turun ke Maros dan langsung menyampaikan hal ini kepada paka Bupati," katanya.(*)

Penulis: Ansar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved