VIDEO: Isu Parliamentary Threshold Berlaku di Daerah, Ini Penjelasan Ketua KPU Toraja Utara

Bonnie mengatakan, parliamentary threshold sudah ditetapkan melalui Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 414 dan 415

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara membidangi Program dan Data, Bonnie Freedom menanggapi rencana parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum) untuk Pemilu 2019.

Bonnie mengatakan, parliamentary threshold sudah ditetapkan melalui Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 414 dan 415 yang berlaku untuk DPR RI sebanyak 4 persen dan tidak berlaku di kabupaten dan kota.

"Kemarin sempat ada pesan di WhatsAap yang mengatakan berlaku dalam daerah, apa yang kami sampaikan ini tetap mengikuti undang-undang yang ada," jelasnya, Kamis (13/7/2018).

Simak Videonya!

Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help