OPINI

OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar

Ditulis Rimba Arief ST MEng, Pemerhati Tata Ruang Perkotaan / Wakil Ketua Ikatan Alumni Perencanaan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar
Rimba Arief ST MEng 

Dibanding menjalankan rencana yang bisa menimbulkan polemik karena tafsir yang berbeda terhadap perda tata ruang maka sebaiknya PLT fokus pada pengendalian tata ruang.

Dalam UU No.26 tahun 2007 pasal 35 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan kegiatan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruangnya.

Melalui evaluasi dapat diketahui persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dan tidak sesuai dengan pola ruang yang diatur dalam Perda Tata Ruang.

Evaluasi ini sebaiknya segera dilakukan oleh walikota saat ini sebagai bahan pengendalian ruang oleh PLT terpilih.

Maka meskipun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai instrumen rinci pengendalian ruang belum ada namun hasil evaluasi dapat menjadi referensi pemberian izin tata ruang nantinya.

Pelaksanaan secara ketat intstrumen pengendalian ruang dapat menjadi langkah efektif dalam mengisi masa transisi kepemimpinan.

Dengan berfokus pada pengendalian ruang diharapkan PLT terpilih tidak meninggalkan polemik yang berarti akibat perencanaan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan visi misi kepala daerah baru. (*)

Catatan: Tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak Jumat, 13 Juli 2018

Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved