OPINI

OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar

Ditulis Rimba Arief ST MEng, Pemerhati Tata Ruang Perkotaan / Wakil Ketua Ikatan Alumni Perencanaan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar
Rimba Arief ST MEng 

RTRW
Berkaca dari perspektif tata ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar telah memberikan guidline arah penataan kota hingga 20 tahun.

Sebagian program telah berjalan dan beberapa di antara dalam tahap perencanaan.

Misalnya rencana reklamasi kawasan pesisir sebesar ± 4500 Ha, pembangunan 8 icon landmark, pembangunan armada tengah, pembangunan Makassar New Port, pembangunan Biringkanal City hingga penerapan konsep smart city.

Berbagai rencana prestisius itu didukung pula oleh kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Hingga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 7,9 % yang merupakan angka tertinggi nasional.

Aspek keuangan daerah juga meningkat signifikan. Tercatat PAD meningkat hampir dua kali lipat yakni di tahun 2012 sebesar 487 miliar menjadi 971 miliar di tahun 2016 serta APBD di tahun 2012 sebesar 2 triliun menjadi 3,5 trilun di tahun 2016 (BPS, 2017).

Geliat pertumbuhan ekonomi tentu bisa berimplikasi pada perubahan wajah kota.

Chapin (1979) dalam Urban Land Use Planning mengungkapkan bahwa intervensi faktor ekonomi sangat rentan mempengaruhi tata ruang melalui alih fungsi lahan.

Di satu sisi, rencana jangka panjang tata ruang telah disahkan melalui perda No. 4 tahun 2015.

Baca juga: Untuk Kepala Daerah Terpilih, Begini Pesan Direktur Sekolah Islam Athirah

Baca juga: 4 Kabar Gembira Diterima Lalu Muhammad Zohri Usai Juara Dunia Lari 100 Meter di Finlandia

Menjadi pertanyaan apakah dengan segala keterbatasan wewenangnya, seorang Plt mampu mengelola wajah kota sesuai dengan rencana tata ruangnya?

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help