Mabes Polri Akan Tentukan Tersangka Pemotongan Fee 30 Persen Pemkot di Makassar

Tim Mabes Polri telah menggelar kasus tersebut di Bareskrim Mabes Polri.

Mabes Polri Akan Tentukan Tersangka Pemotongan Fee 30 Persen Pemkot di Makassar
sanovra/tribuntimur.com
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat menjalani pemeriksaan dan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reskrimsus Mapolda Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan km 16, Makassar, Sulsel. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tersangka pemotongan fee 30 persen dari anggaran sosialisasi di kecamatan akan ditentukan langsung Mabes Polri.

Hal itu karena dugaan laporan kasus fee 30 persen yang menjadikan Walikota Makassar, Danny Pomanto sebagai saksi telah diambil tim Bareskrim Mabes Polri.

"Penyidikannya join investigation. Berarti dari Mabes bergabung dengan Polda," kata Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan W, Rabu (4/7/2018).

Sampai sekarang kata Yudhiawan, tim Mabes Polri telah menggelar kasus tersebut di Bareskrim Mabes Polri.

Tapi belum ditemukan alat bukti yang cukup.

Baca: Penyidik Mabes Polri Bakal ke Makassar Periksa Ulang Saksi Kasus Fee 30 Persen

Lanjut kombes Yudhiawan, sekarang ini belum ada tersangka, karena alat bukti belum cukup.

Nantinya kalau sudah ada bukti baru bisa ditetapkan tersangka.

"Nanti yang tetapkan itu dari Bareskrim Mabes Polri, karena ini sudah ditangani Bareskrim. Kita (Polda) hanya tenaga bantuan sekarang," jelas Yudhiawan.

Selain itu, dalam kasus pemotongan anggaran tahun 2017 ini. Disebut juga melibatkan lima anggota DPRD di Kota Makassar yang diperiksa sebagai saksi.

Menurut Kombes Pol Yudhiawan, lima anggota DPRD Makassar itu pasti akan diperiksa semuanya. Bisa jadi diperiksa di Mabes Polri ataupun di Polda Sulsel.

Baca: Wali Kota Makassar dan Pengacara Tegang, DP Serius Baca BAP Dugaan Korupsi Fee 30 %

"Mereka itu akan diperiksa ulang lagi, Pemanggilan keduanya ini belum tahu, soalnya waktu di Bareskrim sudah ada diambil alih penyidikan," ungkapnya.

Ditambahkan, jika ada pemeriksaannya nanti tergantung tim penyidik Bareskrim. Apakah pemeriksaan di Mapolda Sulsel atau langsung ke Bareskrim Mabes.

"Surat pemanggilan belum ada, dari Bareskrim baru tahap koordinasi untuk persiapkan surat perintah penyidikan yang baru," tambah Yudhiawan. (dal)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved