KM Lestari Maju Tenggelam, Menhub Siapkan Sanksi Tegas untuk Instansi Ini

Pihak yang bakal dapat sanksi tegas yakni pengawas, otoritas pelabuhan dan Dinas Perhubungan.

KM Lestari Maju Tenggelam, Menhub Siapkan Sanksi Tegas untuk Instansi Ini
abdiwan/tribuntimur.com
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai mengunjungi para korban KM Lestari Maju yang mengalami musibah di perairan Selayar, Bulukumba, di bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (4/7). Budi Karya Sumadi meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT) untuk melakukan investigasi penyebab kandasnya KM Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memastikan akan memberikan sanksi kepada semua pihak yang menyebabkan KM Lestari Maju tenggelam di Kepulauan Selayar, Rabu (4/7/2018).

Pihak yang bakal dapat sanksi tegas yakni pengawas, otoritas pelabuhan dan Dinas Perhubungan.

Instansi tersebut dinilai lalai dalam penegakan regulasi keselamatan kapal dan penumpang.

Hal tersebut dikatakan oleh Budi saat menggelar konferensi pers terkait kecelakaan KM Lestari Maju, di VIP Room Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, di Mandai, Maros.

Baca: Manifest KM Lestari Maju 136 Orang, Total Korban Ditemukan 189 Orang, Ada Apa?

"Kami pastikan semua pihak yang terlibat dapat sanksi tegas. Kami tunggu dulu, hasil klarifikasi dari pihak KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) untuk menentukan jenis sanksi," kata Budi.

Pascakejadian yang menewaskan puluhan penumpang tersebut, Budi instruksikan kepada Dishub Provinsi dan Kabupaten untuk lebih memperketat pengawasan pelabuhan dan kapal.

Akibat kelalaian Dishub, KMP Lestari Maju mengangkut penumpang yang melebihi manifest atau daftar penumpang.

Berdasarkan manifest, jumlah penumpang hanya mencapai 139 orang.

Baca: Listrik Padam Saat Evakuasi Korban KM Lestari Maju, Baterai Alat Komunikasi Petugas Hampir Habis

Namun saat kecelakaan terjadi, ternyata jumlah penumpang melebihi ketentuan dan mencapai 201 jiwa.

Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang tidak bisa ditolelir.

"Sebelum ada sanksi tegas, kami akan melakukan evaluasi fungsi pengawasan di Provinsi dan pusat maupun kabupaten. Kenapa sampai ada kapal yang melanggar dan berakibat fatal pada penumpang," katanya.(*)

Penulis: Ansar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help