Pilwali Makassar

Rekap Pilwali Tingkat Kecamatan, Tim Appi-Cicu: Pemantau Pemilu 'Abal-Abal' Bermunculan

Oknum yang mengaku tersebut mencoba masuk ke lokasi tempat surat suara dan meminta mengikuti proses rekapitulasi suara

Rekap Pilwali Tingkat Kecamatan, Tim Appi-Cicu: Pemantau Pemilu 'Abal-Abal' Bermunculan
handover
Kuasa Hukum Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Muhammad Nursalam

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saksi dan tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), menolak oknum yang mengaku sebagai anggota lembaga pemantau Pemilu di Kantor Kecamatan Wajo, Minggu (1/7/2018) malam.

Oknum yang mengaku tersebut mencoba masuk ke lokasi tempat surat suara dan meminta mengikuti proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan.

Namun tim Appi-Cicu yang melakukan pemantauan menolak tegas, lantaran sejauh ini belum ada lembaga pemantau Pemilu yang pernah diumumkan oleh KPU Makassar.

"Saya ingin tegaskan bahwa sejauh ini tak pernah ada lembaga pemantau yang pernah diumumkan KPU Makassar, hanya KPU Sulsel. Jika memang ada kami akan mengkonfirmasi ke KPU terkait sikapnya yang tidak melakukan pengumuman ke publik sebelumnya," ujarnya tim Hukum Appi-Cicu, Muhammad Nursalam.

Suasana proses rekapitulasi hasil pemilihan wali kota Makassar tingkat kecamatan Panakkukang yang berlangsung di Kantor Kecamatan panakkukang, Makassar, Senin (2/7). Rekapitulasi tingkat kecamatan ini dikawal ketat Satpol PP dan aparat kepolisian. Kecamatan Panakkukang terdiri atas 11 kelurahan. Hasil pemungutan suara dari setiap TPS direkapitulasi di tempat ini.
Suasana proses rekapitulasi hasil pemilihan wali kota Makassar tingkat kecamatan Panakkukang yang berlangsung di Kantor Kecamatan panakkukang, Makassar, Senin (2/7). (sanovra/tribuntimur.com)

Salam mengatakan bahwa pihak yang mencoba masuk dan mengaku sebagai lembaga pemantau di Kantor Kecamatan Bontoala hanya dilengkapi dengan sertifikat maupun lampiran fotokopi.

"Ini perlu dicurigai sebab mereka harus dilengkapi dengan ID Card resmi juga, jadi ada dua poin yang ingin pertegas. Pertama kalau ada lembaga pemantau kami akan menyoroti kinerja KPU Makassar lantaran tidak diumumkan di publik. Lalu mereka juga yang mengaku kenapa baru muncul dimasa-masa sekarang ini sebelumnya kemana?," tegas Salam.

"Yang terakhir, jika KPU Makassar memgatakan tak ada lembaga pemantau yang terdaftar maka kami akan melakukan langkah upaya hukum dengan melaporkan oknum yang mengaku-ngaku sebagai lembaga pemantau. Ini diduga ada upaya sistematis untuk mengacaukan proses penghitungan," tutupnya. (*)

Penulis: Alfian
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help