Wali Kota Danny Pomanto Akan Diperiksa Lagi di Polda Sulsel, Ini Sebabnya

Kasus yang bergulir di Polda Sulsel itu masih membutuhkan data tambahan dari beberapa saksi.

Wali Kota Danny Pomanto Akan Diperiksa Lagi di Polda Sulsel, Ini Sebabnya
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dugaan kuat pemotongan anggaran 30 persen di Pemkot Makassar, belum ada kejelasan dari Bareskrim Mabes Polri.

Pasalnya, kasus yang bergulir di Polda Sulsel itu masih membutuhkan data tambahan dari beberapa saksi.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, sesuai dari petunjuk Bareskrim Mabes Polri, pihak penyidik Ditreskrimsus di Polda masih harus memanggil kembali para saksi.

"Kemarin ada gelarnya di Mabes, tapi masih kurang bukti untuk penetapan tersangka. Kami akan panggi lagi saksi, bisa jadi bapak Walikota," ungkap Dicky ke Tribun, Kamis (28/6/2018) malam.

Baca: VIDEO: Begini Suasana Pemeriksaan Wali Kota Danny Pomanto di Mapolda Sulsel

Sebelumnya, Danny Pomanto harus diperiksa berjam-jam oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam kasus pemotongan anggaran sosialisasi 30 persen ditiap kecamatan di Makassar.

Selain mantan calon Wali Kota Makassar di Pilkada 2018 itu, ada juga 24 saksi lain yang telah diperiksa.

Di antaranya lima camat, beberapa pejabat dilingkup Kota Makassar dan satu anggota DPRD Kota.

Setelah 24 saksi termaksud Walikota Danny Pomamto diperiksa di Mapolda, kasus ini kemudian dikirim ke Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan gelar kasus di Jakarta pada tanggal 25 Juni lalu.

Kata Kombes Dicky, hasil dari Bareskrim kasus itu masih hasus dikumpulkan lagi bukti -bukti yang lain dari pemeriksaan tambahan para saksi, dan hasil catatan kerugian negara dari kasus tersebut.

Baca: Wali Kota Makassar dan Pengacara Tegang, DP Serius Baca BAP Dugaan Korupsi Fee 30 %

"Itu lagi kita masih harus memanggil para saksi-saksi dan dapatkan catatan keruhian negara yang ditimbulkan dari dugaan tersebut. Kasus tetap di Polda tapi hasil dikeluarkan Mabes," jelasnya.

Tim Polda mengusut kasus ini, berawal dari adanya laporan masyarakat terkait anggaran sosialisasi Kecamatan tahun 2017 di lingkup Pemkot Makassar terjadi potongan 30 persen anggaran. (dal)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help