Warga Majene Desak Pembagian Blok Sebuku Sesuai Hasil Notulensi di Istana Wapres

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ribuan warga Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Majene berunjuk rasa di tugu juang bundaran pusat pertokoan, Kecamatan Banggae, Jumat (22/6/2018).

Bupati Majene H. Fahmi Massiara, Mantan Bupati Majene, H. Kalma Katta, Ketua DPRD Majene Darmansyah bersama anggota DPRD dan puluhan tokoh masyarakat serta para tokoh agama.

Pantauan TribunSulbar.com, pengunjuk rasa yang datang dari delapan kecamatan di Kabupaten Majene, dikawal ketat oleh ratusan aparat kepolisian dari Polda Sulbar dan Polres Majene.

Unjuk rasa tersebut, menuntut keadilan terhadap terhadap pembagian dana Participation Interest (PI) Migas Blok Sebuku yang sebelumnya dibawacanakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, belakangan ini, yang mana hanya akan memberikan satu persen kepada Majene dari lima persen hasil pembagian antara Kalsel.

Sementara yang tertuang dalam notulensi kesepakan diistina Wapres yang dihadiri Kementerian ESDM, Kemendagri, SKK Migas, Gubernur Sulbar dan Kalsel serta Bupati Majene dan Bupati Kotabaru menyebutkan, PI sebesar 10 persen dari perusahaan pengelolah, akan dibagi masing-masing 5 persen kepada Sulbar dan Kalsel, demikian halnya Majene dan Kotabaru sebagai daerah penghasil.

Unjuk rasa ini merupakan yang kedua kalinya digelar warga Kabupaten Majene, demi mempertahankan hak-haknya sebagai daerah penghasil Migas Blok Sebuku (Pulau Lerek-lerekang) yakni 50:50 persen antara Majene dan Pemprov Sulbar sesuai dengan notulensi kesepakatan yang lahir di istana Wapres.

"Kita tetap harus mempertahankan PI Blok Sebuku ini, pada prinsipnya kita akan tetap berpedoman pada notulensi yang lahir di istana Warpres. Pihak SKK Migas juga berada dipihak kita. Ini adalah perjuangan warga Majene karena ini adalah kepentingan daerah,"kata Bupati Majene, H. Fahmi Massiara dalam orasinya.

Ia mengatakan, pihaknya ingin masalah ini selesai dengan baik dan melahirkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat Majene secara umum.

"Semoga doa kita semua membuat perjuangan kita dilancarkan, upaya akan kita terus berusaha tetap terwujud dan semoga dalam waktu yang tidak lama dapat selesai,"ujarnya.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Rakyat Majene :

1. Mengecam pernyataan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di beberapa Media yang mengundang kegaduhan di tengah Masyarakat Majene.

2. Menuntut Gubernur mencabut rencana Kebijakan PI 1% untuk Kabupaten Majene.

3. Menuntut Gubernur melaksanakan Kebijakan Notulensi Perjanjian yang di keluarkan di Istana Wapres, 31 Maret 2015, yang menetapkan Pembagian PI untuk Kabupaten Majene 2,5%.

4. Memberikan kak kepada Pemerintah Kabupaten Majene (Daerah Penghasil Migas Blok Sebuku) dalam menentukan kebijakan penempatan Direksi BUMD baik penerimaan maupun pengelolaan.