BREAKING NEWS: Kasus Fee 30 % Proyek Pemkot Makassar Diambilalih Mabes Polri, DP Bagaimana?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan resmi mengumumkan kasus dugaan korupsi potongan anggaran dana 30 persen sosialisasi penyuluhan lingkup SKPD dan kecamatan di Kota Makassar diambilalih Bareskrim Mabes Polri.

Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani saat jumpa pers di Mapolda Sulsel, Kamis (21/6/2018), mengatakan jika tak ada halangan, Bareskrim Mabes Polri akan mengumumkan tersangka kasus ini pada Senin (25/6/2018) pekan depan.

"Kasus ini diambilalih Bareskrim Polda Sulsel dan Senin depan ada pengumuman tersangka," kata Dicky.

Kasus dugaan korupsi ini mencuat usai Kepala Subag Keuangan, bendahara dan lima camat diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Selanjutnya, penyidik dengan cepat menaikkan status kasus ini ketingkat penyidikan, berikut melayangkan panggilan pada 5 anggota DPRD Makassar. Meski saat itu hanya Wahab Thahir dari Fraksi Golkar yang kooperatif dan 4 lainnya mangkir.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto Kamis (21/6/2018), menghadiri pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi potongan anggaran dana 30 persen sosialisasi penyuluhan lingkup SKPD dan kecamatan di Kota Makassar diambilalih Bareskrim Mabes Polri.

Danny diperiksa kurang lebih 5 jam.

Danny didampingi tujuh pengacaranya. 

Baca: Diperiksa Tertutup 5 Jam di Polda, Lihat Ekspresi Wali Kota Makassar DP, Siapa Di Sampingnya?

Baca: Tujuh Pengacara Dampingi Danny Pomanto Hadiri Pemeriksaan di Polda Sulsel

Kasus ini mencuat ketika sejumlah camat mengaku dana operasionalnya disunat 30 persen dan diserahkan kepada oknum tertentu di Balai Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Namun Wali Kota Makassar Danny Pomanto membantah keras kesaksian bawahannya ini.

Bahkan saat aktif kembali sebagai wali kota, Danny langsung mengganti 10 camat. Sementara lima camat lainnya mengundurkan diri.(*)

Baca: Dituding Terima Fee 30 Persen, Wali Kota Makassar Kumpulkan Camatnya