Terkendala Berkas, Tersangka Gani Sirman Belum Diadili

Gani Sirman merupakan satu dari lima tersangka kasus korupsi pengadaan proyek bibit pohon ketapang kencana

Terkendala Berkas, Tersangka Gani Sirman Belum Diadili
DARUL/TRIBUN TIMUR
Mantan Asisten 2 Pemkot Makassar, Gani Sirman diperiksa di Polda Sulsel dalam kasus dugaan Tipikor pohon Ketapang. 

Laporan wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Pemerintah Kota Makassar, Abdul Gani Sirman belum diadili.

Ironisnya, ia masih bebas berkeliaran.

Gani Sirman merupakan satu dari lima tersangka kasus korupsi pengadaan proyek bibit pohon ketapang kencana dan barang persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong program Pemkot Makassar.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondany, berkas belum dilimpahkan ke Pengadilan karena berkas masih berkas perkara tersangka belum rampung atau dinyatakan P21.

"Sementara masih berupaya melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk Kejaksaan," kata Dicky Sondany kepada Tribun, Rabu (13/06/2018).

Baca: Gani Sirman Ungkap Ada Fee Proyek 30 Persen Masuk ke Badan Keuangan

Sebelumnya, Polda telah menyerahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan untuk diteliti.

Tetapi, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat mengembalikan karena dinyatakan belum lengkap.

"Habis lebaran kita serahkan lagi, semoga sudah terpenuhi dan segera untuk disidangkan," paparnya.

Selain Gani Sirman, juga berkas untuk keempat tersangka lainya yakni, Budi Susilo (Kabid Pertanaman), Buyung Haris (Honorer).

Serta Abu Bakar Muhajji (pensiunan) dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Enra Efni.

Diberitakan sebelumnya, mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus korupsi pengadaan proyek bibit pohon ketapang kencana dan barang persediaan sanggar kerajinan lorong lorong.

Baca: Gani Sirman Sebut Danny Pomanto Terima Fee 30 Persen, Polda Sulsel: Nanti Kita Cek

Pengadaan pohon ketapang kencana dianggarkan Rp 9,3 miliar dalam APBD 2016. Jumlahnya 5.000 pohon di 45 titik.

Hasil audit sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 461.168.958,83 untuk pohon Ketapang. Sedangkan proyek lorong diindikasi merugikan uang negara Rp 448.914.250. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help