Empat Terdakwa Korupsi Lebaran di Luar, ACC Minta KPK Awasi Sidang Mantan Pimpinan DPRD Sulbar

Penanggugan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, hakim dengan jaminan uang atau orang.

Empat Terdakwa Korupsi Lebaran di Luar, ACC Minta KPK Awasi Sidang Mantan Pimpinan DPRD Sulbar
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi segera bersurat ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI.

Ia meminta agar KPK mengawasi langsung proses persidangan empat unsur pimpinan DPRD Sulbar atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar.

Mereka adalah Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun.

ACC akan menyurati KPK menyusul ditangguhkan proses penahanan keempat anggota dewan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju baru-baru ini.

Baca: Penahanan Empat Eks Pimpinan DPRD Sulbar Ditangguhkan Selama Libur Lebaran

"Segera kami surati KPK untuk meminta awasi proses persidangan keempat terdakwa," kata Direktur Lembaga ACC Sulawesi, Abdul Mutalib kepada Tribun.

Penangguhan penahanan para terdakwa koruptor ini adalah tindakan aneh dan konyol.

Sebab alasan seorang terdakwa ditangguhkan penahanannya jelas diatur dikuhap pasal 31.

Penanggugan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, hakim dengan jaminan uang atau orang.

Namun ada alasan subyektif penegak menerima atau menolak permohonan tersebur tidak bisa dimaknai secara serampangan. Apalagi alasan penangguhannya karena libur lebaran.

Baca: Sidang Kedua Kasus Korupsi Mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Saksi JPU Sebut Ini

"Apalagi dalam kasus ini yang merugikan uang negara ratusan miliar. Jelas jelas kasus yang tidak pantas diberikan penangguhan," tegas Talib.

Penggiat anti korupsi ini mengaku dikeluarkannya dari sel tahanan para terdakwa korupsi miliar rupiah ini menunjukan hancurnya penegakan hukum di Pengadilan Mamuju.

"Apapun jaminan yang diberikan para terdakwa, maka ini menimbulkan dugaan, kecurigaan telah terjadi transaksi ilegal untuk kepentingan penangguhan tersangka korupsi," tuturnya.

Selain itu, ACC juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju yang menangani perkara itu. (San(

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help