Kisruh Bagi Hasil Blok Sebuku, APM Desak Legislator Dapil Majene Bertindak

DPRD harusnya menggunakan hak itu karena soal pembagian PI Lerek-Lerekang adalah hal strategis.

Kisruh Bagi Hasil Blok Sebuku, APM Desak Legislator Dapil Majene Bertindak
nurhadi/tribunsulbar.com
Warga Majene unjuk rasa menolak rencana kebijakan gubernur terkait pembagian PI Migas Blok Sebuku. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAJENE - Rencana pembagian participating interest (PI) Migas Blok Sebuku antara Provinsi Sulbar dan Kabupaten Majene, terus menuai polemik.

Menanggapi hal itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa (APM) Majene mendesak legislator DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan (Dapil) Majene bersikap atau mempelopori warga Majene menyalurkan hak bertanya ke gubenur Sulbar.

"Selain aksi massa yang telah dilakukan sebelumnya, yang paling penting saat ini adalah kita mendesak para anggota DRPD Sulbar khususnya yang dari Dapil Majene bersikap. Mereka tidak boleh diam saat ada kisruh seperti ini," kata Koordinator Bidang Advokasi APM Majene, Sahid, Minggu (10/6/2018).

Baca: Tolak Pembagian PI Blok Sebuku, Warga Majene Dijadwalkan Unjuk Rasa Sore Ini

Baca: Gubernur Sulbar Bakal Keluarkan Pergub Atur Pembagian PI Blok Migas Sebuku

Hasil pemilu legislatif 2014, dari 45 anggota DPRD Sulbar, lima di antaranya merupakan dari Dapil Majene. Kelima anggota DPRD itu adalah Hj Syahariah (Partai Demokrat), Hj Nurul Fuada (Partai Golkar), Andi Irfan Sulaeman (Partai Gerindra), H Harun (PAN), dan H Andi Itol Syaiful ( PDI Perjuangan)

"DPRD punya hak memanggil dan bertanya ke gubernur, salah satunya hak interpelasi, DPRD harusnya menggunakan hak itu karena soal pembagian PI Lerek-Lerekang adalah hal strategis," tuturnya.

Syamsuddin, pemuda Majene lainnya juga menyuarakan agar anggota DPRD Sulbar dari Dapil Majene menunjukkan keberpihakan, baik dalam bentuk pernyataan dan tindakan.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help