Home »

Opini

Jaminan dan Pembatasan Terhadap Hak Calon Anggota Legislatif

Dari kedua opsi tersebut substansinya sama, hanya secara teknis penyaringan Calegnya yang berbeda.

Jaminan dan Pembatasan Terhadap Hak Calon Anggota Legislatif
HANDOVER
Akbar, S.H, LL.M. 

Akbar, S.H, LL.M.

Alumni: Megister Ilmu Hukum UGM

Wacana untuk melarang seorang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada pemilu tahun 2019 menjadi buah bibir nasional.

Larangan ini dihembuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR yang dihadiri oleh pihak DPR, Pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Pada kesempatan tersebut, KPU menawarkan dua altenatif atau opsi klausul, yakni (a) bakal Caleg bukan mantan terpidana korupsi (tertuang dalam draft PKPU), (b) melarang mantan terpidana korupsi jadil bakal Caleg DPRD dan DPRD.

Dari kedua opsi tersebut substansinya sama, hanya secara teknis penyaringan Calegnya yang berbeda.

Pada opsi pertama, penyaringannya dilakukan oleh KPU, sementara opsi kedua, penyaringannya di partai politik.

Namun, kedua opsi yang ditawarkan KPU tersebut di tolak oleh DPR, Pemerintah, dan Bawaslu di mana hal ini terlihat dalam kesimpulan rapat yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Mafiroh yang menyatakan bahwa “Komisi II DPR, Bawaslu, dan Pemerintah (Kemendagri) menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan pengaturannya sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) (kompas.com).

Meskipun telah disimpulkan demikian melalui Rapat Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, pro dan kontra menguat diluar parlemen rakyat.

Berikut disarikan beberapa pernyataan-pernyataan untuk mewakili. Dari istana, Presiden menyatakan bahwa menjadi Caleg adalah hak.

Halaman
1234
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help