Dituding Tak Bayar Upah Jasa Pegawai, Ini Klarifikasi Kepala Puskesmas Bonto Perak

Pembayaran upah jasa diatur dalam Permenkes nomor 21 tahun 2016, pada Bab III tentang jasa pelayanan kesehatan.

Dituding Tak Bayar Upah Jasa Pegawai, Ini Klarifikasi Kepala Puskesmas Bonto Perak
MUNJI
Kepala Puskesmas Bontoperak, Sitti Rohani mengklarifikasi soal tudingan dugaan tidak membayarkan upah jasa tenaga kesehatan dan penahanan Surat Tanda Registrasi (STR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) lingkup Puskesmas Bonto Perak, Sabtu (9/6/2018). 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Kepala Puskesmas Bontoperak, Sitti Rohani mengklarifikasi soal tudingan dugaan tidak membayarkan upah jasa tenaga kesehatan dan penahanan Surat Tanda Registrasi (STR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) lingkup Puskesmas Bonto Perak.

"Soal tuduhan saya tidak membayarkan jasa upah mereka dari Januari-Mei 2018 itu tidak benar. Pembayaran upah jasa itu harus berdasar SK Bupati yang pada saat itu SK para tenaga kesehatan memang belum diterbitkan karena harus secara kolektif bersama tenaga kesehatan lainnya di Pangkep," kata Kepala Puskesmas Bonto Perak, Sitti Rohani dikonfirmasi TribunPangkep.com di Pangkajene, Sabtu (9/7/2018).

Menurutnya, poin kehadiran sangat jadi penentu dalam mendapatkan upah jasa karena bisa saja sama poin jenis ketenagaan, tapi disaat kehadiran tidak sama maka beda jumlah upah jasa yang didapatkan masing-masing tenaga kesehatan.

Dia menyebut, dirinya tidak berani membayarkan upah jasa pada bulan itu karena akan menyalahi aturan.

"Ini menyalahi aturan, makanya saya tidak ambil sikap untuk bayarkan upah jasa mereka karena akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upah jasa, baru bisa dibayarkan kalau SK sudah terbit," ujarnya.

Pembayaran upah jasa diatur dalam Permenkes nomor 21 tahun 2016, pada Bab III tentang jasa pelayanan kesehatan.

"Disitu ada pertimbangan variabel poin dan variabel absensi atau kehadiran. Itu ada hitung-hitungan poinnya dan tidak langsung dibayarkan,"ungkapnya.

Dia menambahkan, peraturan Permenkes 21 tahun 2016 sudah berulang kali dijelaskan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Bontoperak.

Persoalan lainnya, Sitti Rohani menanggapi tudingan penahanan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk semua tenaga kesehatan di lingkup Puskesmas Bonto Perak.

"Tidak benar itu saya tahan STR mereka, tidak ada kaitannya dengan saya karena STR terbit di kampus masing-masing tempat mereka kuliah dan penerbitannya harus melalui uji kompetensi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jumat (8/6/2018) sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Bonto Perak menuding Kepala Puskesmas Bonto Perak, Sitti Rohani tidak membayarkan jasa upah Januari-Mei 2018 dan menahan STR mereka.(*)

Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help