Tolak Rencana Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Majene Demo Bersama Warga

Bahkan, Ketua DPRD Majene, Darmansyah dan Anggota DPRD Adi Ahsan turut hadir menyampaikan orasi dihadapan ratusan massa

Tolak Rencana Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Majene Demo Bersama Warga
nurhadi/tribunsulbar.com
Ratusan warga Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menutup jalan trans Sulawesi di perbatasan Majene-Mamuju, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Jumat (8/6/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ratusan warga Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, juga menggelar unjuk rasa di Bundara Patung Juang, Kecamatan Banggae, Jumat (8/6/2018).

Unjuk rasa tersebut terkait penolakan rencana kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) tentang pembagian dana Participasing Interest (PI) pengelolaan migas Blok Sebuku.

Unjuk rasa tersebut, berlangsung sejak Pukul 15.30 Wita. Massa aksi tersebut berasal dari masyarakat umum, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Bahkan, Ketua Majene'>DPRD Majene, Darmansyah dan Anggota DPRD Adi Ahsan turut hadir menyampaikan orasi dihadapan ratusan massa dan para pengguna jalan yang melintas di Bundaran Patung Juang tersebut.

Belakangan, diketahui Ali Baal Masdar mewacakan akan melakukan pembagian PI Migas Blok Sebuku (Pulau Lerek-lerekang) sesuai dengan kehendaknya atau keluar dari hasil kepakatan yang tertuan dalam notulensi pertemuan antara Pemprov Sulbar-Kalsel di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

Dimana, dalam notulensi pertemuan tersebut tertuang bahwa pembagian PI 10 persen akan dibagi kepada Pemprov Sulbar 2,5 persen, Pemprov Kalsel 2,5 persen. Kemudian Majene 2,5 persen dan Kabupaten Kota Baru 2,5 persen sebagai daerah penghasil.

Namun, mantan Bupati Polman dua periode itu ingin berkehendak lain, PI 5 persen yang seharusnya di bagi 50:50 persen antara Pemprov dan Majene, tetapi ia justru ingin membagi PI sebesar 5 persen, dengan sistem 3 persen untuk Pemprov dan 2 persen akan dibagi ke enam kabupaten di Sulawesi Barat.

Alasanya, ia berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang penawaran Participasing Interest (PI) 10 % pada wilayah kerja minyak dan gas bumi dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Rencana tersebut mendapatkan penolakan keras dari warga Kabupaten Majene selaku daerah penghasil migas, mereka menilai Ali Baal Masdar melakukan perbuatan inkonsistensi tehadap hasil mediasi Pemprov Kalsel dan Pemprov Sulbar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihadiri Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Kemudian menurut mereka (pengunjuk rasa) dalam Permen 37 tahun 2016 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada Pemprov Sulbar untuk membagi PI 5 persen hasil pemnagian dengan Kalsel, masing-masing 3 persen untuk Pemprov dan 2 persen untuk dibagi ke enam kabupaten di Sulbar.

Darmansyah menilai bahwa apa yang diwacanakan gubernur, justru memberikan dampak negatif bagi warga Majene, karena masyarakat Majene merasa dirugikan jika rencana itu akan disahkan.

"Saya juga hadir di Istana Wapres waktu itu. Kesepakatan antara Sulbar dan Kalsel tidak perlu lagi ada yang diributkan, karena SKK Migas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM yang disaksikan Wapres, melahirkan kebijakan 10 persen diberikan ke Sulbar dan Kalsel dibagi 50:50 persen, dan Majene juga sertakan modal bersama Provinsi. Tidak ada kabupaten lain sehingga wajar Pemprov dan Majene dibagi dengan adil,"katanya dalam orasinya.

Selain berorasi, pengujukrasa juga menandatangi petisi penolakan terhadap rencana kebijakan Ali Baal Masdar. Bahkan, Kapolres Majene AKBP Asri Effendy ikut membubuhkan tanda tangan petisi diatas lembaran kain putus.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help