Gubernur Sulbar Bakal Keluarkan Pergub Atur Pembagian PI Blok Migas Sebuku

Dua persen tetap kita keluarkan, dari dua persen itu tentu Majene yang lebih banyak porsinya.

Gubernur Sulbar Bakal Keluarkan Pergub Atur Pembagian PI Blok Migas Sebuku
nurhadi/tribunsulbar.com
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Issu pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Migas Sebuku semakin mendapat sorotan publik. Utamanya dari kalangan masyarakat Majene.

Bagaimana tidak, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar tetap ngotot pada pendiriannya untuk keluar dari Diktum yang diatur dalam MoU yang ditandatangani oleh Pemprov Sulbar, Pemprov Kalsel, dan Kemeterian ESDM di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

Berdasarkan yang tertuang dalam MoU, PI 5 persen akan dibagi 50:50 persen antara Pemprov dengan daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Majene. Namun gubernur menegaskan akan mengeluarkan Pergub untuk mengatur pembagian.

Ali Baal Masdar saat ditemui di d'Maleo Hotel Mamuju, Selasa (5/6/2018), menegaskan tetap menginginkan dari PI sebesar 5 persen, 3 untuk pemprov, dan 2 persen akan dibagi ke enam kabupaten di Sulbar.

Baca: Perda Perumda Sebuku Enegri Malaqbi Disahkan, Majene Bakal Keciprat Segini

Baca: Manakarra dan Suremana I Masuk Penawaran Blok Migas Kementerian ESDM

"Dua persen tetap kita keluarkan, dari dua persen itu tentu Majene yang lebih banyak porsinya. Kemudian provinsi sebanyak tiga persen" kata Ali Baal.

"Silahkan berpandangan, bebas kok. Tapi yang patut kita ikuti adalah peraturan. Kalau kita tidak mengikuti peraturan, pasti ribut. Sekarang siapa yang mau ribut, tentu Majene tidak mau ribut, pemprov tidak mau ribut, apalagi Kalsel, semua sudah sepakat kok," katanya.

Ali menilai kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Kala itu, pemerintah kabupaten masih punya kewenangan dalam hal pengelolaan Migas yang sekarang seluruh kewenangan itu sudah ada di level Pemerintah Provinsi.

"Itukan diktum sebelum jadi Undang-undang yang lain. Jadi Undang-undang yang sudah ada gugur dengan sendirinya. Nah kita aturlah bagaimana diktum ini kita bisa cermati semuanya. InsyaAllah tidak ada yang kecewa. Semua kabupaten dapat, tapi tentu Majene lebih dari yang lain. Kita akan kombain antara 50:50 itu dengan perarturan yang ada sekarang ini," jelasnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help