Tak Lagi Jabat Gubernur, Syahrul Yasin Limpo Kini Kritik Balik Kepala Daerah

Karena itu, pejabat dan aparat negara harus satu kesatuan sejak dari Presiden hingga ke lurah.

Tak Lagi Jabat Gubernur, Syahrul Yasin Limpo Kini Kritik Balik Kepala Daerah
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD HASIM ARFAH
Syahrul Yasin Limpo 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM -  Ketua DPP Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo angkat bicara soal adanya pernyataan kepala daerah yang mengkritik kinerja pemerintah pusat.

Syahrul mengatakan, tidak tepat jika kepala daerah malah membuat pernyataan menyerang pemerintah.

"Kepala dan wakil kepala daerah adalah pejabat negara, bagian tidak terpisah dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Kalau ada kepala atau wakil kepala daerah menyatakan negara tidak diurus dengan benar, sama saja menyatakan yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran itu," katanya, Rabu, (30/5/2018).

Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini mengatakan, struktur pemerintahan Indonesia sesuai bentuk negara yang dicantumkan dalam UUD, adalah satu kesatuan.

Karena itu, pejabat dan aparat negara harus satu kesatuan sejak dari Presiden hingga ke lurah.

"Pejabat negara berbeda dengan LSM yang ketua, sekretaris, dan anggota bisa jalan sendiri-sendiri. LSM sama, beda daerah, bisa beda kebijakan dan perilaku. Pejabat negara tidak bisa seperti itu," katanya.‎

Syahrul mengatakan, meski ada otonomi daerah, dirinya tidak sepakat jika ada kepala atau wakil kepala daerah memilih berseberangan dengan pemerintah.

Kata dia, Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federal yang pemerintah daerahnya bisa menjadi oposisi pemerintah pusat.

"Di atas undang-undang pemerintahan daerah ada undang-undang dasar. Dalam UUD, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," katanya.

Halaman
123
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved