Pilwali Makassar 2018

DKPP Sidang Panwas Makassar Besok, Ini Agendanya

Tim hukum kandidat wali kota Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melaporkan tiga komisioner Panwaslu Makassar atas dugaan melanggar kode etik

DKPP Sidang Panwas Makassar Besok, Ini Agendanya
HANDOVER
Panwaslu Makassar kembali dilaporkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai sidang pertama dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (27/5/2018) pukul 09.00 wita.

Tim hukum kandidat wali kota Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melaporkan tiga komisioner Panwaslu Makassar atas dugaan melanggar kode etik penyelenggara karena tidak patuh terhadap undang-undang dan putusan pengadilan.

"Kami laporkan panwaslu makassar ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu," katanya.

Agenda sidang pertama adalah pembacaan aduan, pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan saksi.

Baca: Untuk Kali Kedua, Panwaslu Makassar Kembali Dilaporkan ke DKPP

Sebelumnya, Bawaslu Sulsel telah mengeluarkan keputusan, Panwas Kota Makassar tidak bersalah karena meregister gugatan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti.

Itu karena KPU Makassar tidak menjalankan surat keputusan (SK) dari Panwas Kota Makassar.

"Selain itu, putusan Panwas dan memerintahkan KPU dianggap tidak utuh sebagai sebuah pelanggaran norma karena tidak dilaksanakan oleh KPU Makassar," katanya.

Kuasa Hukum Appi-Cicu, Muhammad Nursalam mengatakan, selain melaporkan Panwas Makassar ke Bawaslu dan DKPP upaya hukum lain ditempuhnya.

"Kami menilai tindakan panwas kota makassar juga terdapat unsur yang dapat di pidanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 ayat (2) UU 10 2016, dalam pasal tersebut diatur, setiap orang yang dengan jabatannya dan dengan sengaja meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan diancam pidana pejara paling singkat 3 tahun," kata Nursalam.(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved