Realisasi Pajak DJP Sulselbartra Hingga Mei 2018 Baru Rp 3,73 Triliun

Baru sekitar Rp 3,73 triliun pajak yang diterima Kanwil DJP Sulselbartra.

Realisasi Pajak DJP Sulselbartra Hingga Mei 2018 Baru Rp 3,73 Triliun
FADLY
Media Gathering 2018 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) di Hotel Gammara Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (24/5/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) ditarget penerimaan pajak Rp 14,079 triliun untuk 2018.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya menuturkan, hingga 23 Mei 2018 realisasi pencapaian Kanwil DJP Sulselbartra sekitar 26,51 persen.

Artinya baru sekitar Rp 3,73 triliun pajak yang diterima Kanwil DJP Sulselbartra.

"Angka tersebut mengalami pertumbuhan 5,77 persen dari realisasi pencapaian di Mei 2017 lalu," kata Eka sapaanya  di sela Media Gathering 2018 di Hotel Gammara Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (24/5/2018)

Untuk rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 hingga 21 Mei 2018, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki pencapaian 84,40 persen atau 555.687 SPT dari target 657.215 SPT.

Baca: Selama Ramadan Kantor Wilayah DJP Tutup Lebih Cepat

Angka ini mengalami pertumbuhan 6,8 persendari bulan Mei 2017.

DJP secara berkelanjutan melakukan reformasi perpajakan di antaranya melakukan peningkatan integritas dan disiplin pegawai, pembaruan sistem informasi, basis data, dan proses bisnis perpajakan yang efisien.

"Saat ini lndonesia juga telah menjadi salah satu negara yang mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat Automatic Exchange of information (Aeoi) yang diharapkan dapat menambah potensi penerimaan negara," katanya.

Dengan semangat reformasi perpajakan, tambahnya, Direktorat Jenderal Pahak menerapkan kemudahan wajib pajak.

Antara lain kemudahan daftar NPWP tidak perlu KTP dalam hal data diri/pengurus tersedia dalam data elektronik di basis data DJP.

Kedua, surat keterangan Tempat Usaha (SKTU) Surat Keterangan Domisili Usaha dapat digangu dengan surat pernyataan Atas Kegiatan Usaha.

Baca: BNI Dukung DJP Luncurkan Kartu Pintar NPWP, Ini Keunggulannya

Kemudian, perluasan daftar Saluran Daftar NPWP, jangka waktu pengukuhan Pengusaha Kena Pahak 1 hari kerja dan Kemungkinan Virtual Office untuk dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan PKP.

Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerapkan Whistle Blowing System yang dimaksudkan agar setiap aktivitas pegawai dapat diawasi untuk menghindari hal-hal yang melanggar kode etik

"Kanwil DJP Sulselbartra juga telah mencanangkan Zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka tercapainya target penerimaan," katanya. (Aly)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved