Jika Masih Mau Persoalkan Putusan KPU Makassar, Hamid Awaluddin Bilang Tinggalkan Saja Indonesia

"... itu berarti mempersoalkan pelaksanaan hukum, mempersoalkan orang yang menegakkan hukum,” tegas Hamid Awaluddin.

Jika Masih Mau Persoalkan Putusan KPU Makassar, Hamid Awaluddin  Bilang Tinggalkan Saja Indonesia
SALDY
Hamid Awaluddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Hukum dan HAM RI RI Kabinet Indonesia Bersatu 20 Oktober 2004-8 Mei 2007, Hamid Awaluddin PhD, menegaskan, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menolak putusan Panwaslu Makassar, terkait sengketa Pilwali Makassar 2018, sudah benar.

“Yang dilakukan KPU Makassar adalah menjalankan perintah hukum, jadi kalau ada pihak atau orang yang menghalangi KPU menjalankan perintah putusan MA, berarti itu bisa dikategorikan menghalangi penegakan hukum,”

Hamid menilai, keputusan Mahkamah Agung itu sudah imperatif untuk dijalankan.

“Jadi itu sudah final, tak usah lagi cari alasan ini dan itu, tidak ada. Kalau ada pihak yang mencari lagi alasan itu, suruh dia tiinggal di negara lain yang tidak ada hukumnya,” jelas Hamid.

Menurutnya, andaikan ini kasus objek perkaranya pidana, maka setelah keputusan MA yang mengikat dan final itu masih ada upaya lain bernama grasi agar mengurangi hukuman.

Tapi kalau ini, sudah tidak ada karena perkaranya bukan pidana, tapi tata usaha negara.

“Ini bukan pidana yang masih ada upaya hukum dengan grasi agar bebas, itupun grasi persyartannya melalui pertimbangan MA lagi,” ujar anggota KPU RI 2004-2005 itu.

“Keputusan hukum tetap yang mengikat itu artinya sudah final, tidak ada lagi upaya hukum lain yang harus dicari, dan dicari-cari untuk mengelak upaya melakukan eksekusi. Siapa yang mepersoalkan keputusan KPU Makassar, itu berarti mempersoalkan pelaksanaan hukum, mempersoalkan orang yang menegakkan hukum,” jelas Hamid menambahkan.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin (SALDY)

Dia meminta pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU Makassar berdasar putusan MA itu untuk berbesar hati dan berhenti mencari dalih.

“Jadi sudahlah, berbesar jiwa hidup di negara hukum. Kalau Anda amencari alasan terus, yah sudah, jangan hidup di Republik Indonesia,” kata Hamid.

Halaman
1234
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help