Sumarsono Kumpul KPU dan PT TUN Jelang Deadline Putusan Panwaslu, Ini Peringatan Pengamat Politik

Soni mungkin berhasil menjadi pemimpin transisi di wilayah lain, tetapi bukan berarti bisa langsung sukses di negeri para pemberani ini.

Sumarsono Kumpul KPU dan PT TUN Jelang Deadline Putusan Panwaslu, Ini Peringatan Pengamat Politik
dok.tribun
Soni Sumarsono ketika mengumpulkan komisioner KPU Sulsel, Makassar, dan Panwaslu di Makassar, Selasa (15/5/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pleno KPU Makassar menjadi peristiwa paling dinanti di Makassar oleh pendukung Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Hingga pukul 23/41 wita, Rabu (16/5/2018) tengah malam ini, KPU Makassar belum melansir sikap terkait putusan Panwaslu Makassar yang meminta KPU mengakomodir kembali DIAmi sebagai peserta Pilwali Makassar 2018.

Batas akhir “masa berlaku” putusan Panwaslu Makassar itu adalah pukul 00.00 wita, Rabu (16/5/2018) tengah malam ini.

Beragam spekulasi menyeruak di balik sikap komisioner KPU Makassar. Apalagi, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengumpulkan komisioner KPU Sulsel, Makassar, Bawaslu Sulsel, Panwaslu Makassar, dan pihak PT TUN di masa injury time, Selasa (15/5/2018).

Pertemuan “tertutup” itu dibenarkan Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief. “Saya tidak sempat hadir. Yang hadir dari KPU Sulsel Ibu Misna (Komisioner KPU Sulsel Misnawati M Attas),” ujar Iqbal, tadi malam.

Seorang sumber Tribun yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Soni meminta KPU mempertimbangkan situasi Makassar untuk menindaklanjuti putusan Musyawarah Sengketa Pilwali Makassar di Panwaslu Makassar.

“Pak Gubernur meminta KPU mempertimbangkan ketertiban dan keamanan Makassar,” ujar sumber yang minta dirahasiakan identitasnya itu.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) Luhur A Prianto mengatakan, Soni mesti mengambil posisi sebagai jangkar stabilitas. Tetutama dalam koordinasi Forkompimda.

“Posisinya adalah Plt Gubernur bukan hanya sebagai Dirjen di Kemendagri. Tindakan-tindakannya tidak boleh menyulut disharmoni antarinstitusi pemerintahan, termasuk institusi penyelenggara Pilkada. Masing-masing lembaga itu punya rule, aturan mainnya, sendiri-sendiri,” jelas Luhur yang Wakil Dekan Fisipol Unismuh.

Alumnus Fisipol Unhas itu menegaskan, Soni mesti memahami tatanan kebudayaan Bugis Makassar, yang dinamis tapi tetap terkendali. “Tanpa sikap dan perilaku seperti itu, legacy sebagai pemimpin transisi yang berhasil di Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, sulit dia dapatkan di Sulawesi Selatan ini,” kata Luhur.

Sebelumnya, di awal masa pemerintahan Soni di Sulsel, Luhur memberikan ulasan khusus di Tribun Timur cetak, edisi Senin, 9 April 2018, halaman 7, Selamat Datang di Negeri Para Pemberani.

Dalam ulasan itu, Luhur mengingatkan bahwa Soni perlu langkah-langkah aktif dan inisiatif tingkat tinggi untuk menjaga iklim politik tetap kondusif. Terlebih bahwa profil Soni sebenarnya juga termasuk sosok yang punya resistensi di kalangan elite politik Sulsel, sebagaimana tercermin dari maraknya spanduk penolakan beberapa waktu lalu.

Ulasan
Ulasan "selamat datang" Luhur A Prianto untuk Soni Sumarsono di Tribun Timur cetak edisi Senin, 9 April 2018, halaman 7 (dok.tribun)

“Soni mungkin berhasil menjadi pemimpin transisi di wilayah lain, tetapi bukan berarti bisa langsung sukses di Sulsel ini, di negeri para pemberani. Keberhasilan atau kesuksesan sangat di tentukan oleh pilihan sikap dan tindakannya mengawal kepemimpinan transisi pada kontestasi pilkada ini,” jelas Luhur.(*)
.

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved