Sengketa Pilwali Makassar

Ini 3 Alasan KPU Makassar Tolak Jalankan Putusan Panwaslu

Dari berbagai pertimbangan akhirnya KPU Makassar tetap berpedoman dengan putusan MA:

Ini 3 Alasan KPU Makassar Tolak Jalankan Putusan Panwaslu
HANDOVER
Sejumlah massa pendukung Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Perumnas Antang, Rabu (16/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dipastikan hanya akan diikuti satu Pasangan Calon (Paslon) yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Hal ini menyusul keluarnya putusan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Rabu (16/5/2018) yang memastikan tidak mengikuti putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar.

Sebelumnya Panwaslu Makassar telah menggelar sidang sengketa yang kemudian memerintahkan KPU mengembalikan status Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) sebagai Paslon.

Putusan Panwaslu ini pun bertentangan dengan putusan PT TUN dan MA yang telah mendiskualifikasi DIAmi sebagai Paslon karena melanggar UU No 10 Pasal 71 Ayat 3 Tahun 2016 tentang pemanfaatan program pemerintahan yang menguntungkan dirinya sebagai Paslon petahana.

Dari berbagai pertimbangan akhirnya KPU Makassar tetap berpedoman dengan putusan MA :

1. Keputusan KPU Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

2. Putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja

3. Berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. (*)

Penulis: Alfian
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help