Pilwali Parepare 2018

Tim TP-PR Bandingkan Kasus Taufan Pawe dan Danny Pomanto, Begini Penjelasannya

Wakorbid Kepartaian DPD Golkar Parepare, Yusuf MR, melalui rilisnya, Selasa (15/5/2018),mengatakan perspektif kasus sebagai berikut:

Tim TP-PR Bandingkan Kasus Taufan Pawe dan Danny Pomanto, Begini Penjelasannya
mulyadi/tribunparepare.com
Wakorbid Kepartaian DPD II Golkar Parepare, Muh Yusuf MR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Tim hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP-PR) menilai terdapat kejanggalan yang sangat tajam oleh dua institusi yang berjenis kelamin sama dan setingkat, namun punya cara pandang dan sikap yang berbeda terhadap persoalan yang sama dan melahirkan rekomendasi yang berbeda.

Institusi dimaksud, yakni Panwaslu Makassar dengan Panwaslu Parepare.

 Wakorbid Kepartaian DPD Golkar Parepare, Yusuf MR, melalui rilisnya, Selasa (15/5/2018), mengatakan perspektif kasus sebagai berikut:

1. Danny Pomanto (calon Wali Kota Makassar) adalah petahana yang dilaporkan oleh rivalnya sekaitan dengan kebijakan Pemkot Makassar yang membelikan smart phone kepada RT/RW.

Hal ini dianggap sebagai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan oleh rivalnya, lalu kemudian dilaporkan ke Panwaslu dengan dugaan pelanggaran UU no.10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3, terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan atau merugikan sala satu paslon.

Tetapi proses pemeriksaan, kajian sampai kesimpulan; Panwaslu Makassar menganggap kebijakan tersebut (pembelian smartphone RT/RW) TIDAK MEMENUHI UNSUR dan atau BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN UU no.10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan atau merugikan paslon lain. Sehingga laporan pelapor mentah di tingkat Panwaslu Makassar.

2. Taufan Pawe juga adalah petahana yang dilaporkan oleh rivalnya sekaitan dengan kebijakan Pemkot Parepare yang menambah 5 kg Rastra kepada kelompok penerima manfaat (KPM) yang telah mengalami pengurangan jumlah jatah rastra dari pusat dari 15 kg menjadi 10 kg.

Hal ini dianggap sebagai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan oleh rivalnya, lalu kemudian dilaporkan ke Panwaslu Parepare dengan dugaan pelanggaran UU no.10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu paslon.

Tetapi proses pemeriksaan, kajian sampai kesimpulan; Panwaslu Parepare menganggap kebijakan tersebut (penambahan 5 kg Rastra oleh APBD yang merupakan dampak kebijakan pengurangan jumlah jatah KPM dari Mensos) MEMENUHI UNSUR atau MERUPAKAN PELANGGARAN UU no.10 tahun 2016, pasal 71 ayat 3 terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan atau merugikan paslon lain dan meneruskan rekomendasi ke KPU sebagai pelanggaran administrasi (pembatalan sebagai paslon).

"Yang kita persoalkan adalah kapasitas dan integritas masing-masing anggota Panwaslu Parepare dan anggota Panwaslu Makassar, kok bisa punya sikap dan cara pandang yang berbeda untuk kasus yang persis sama. Dan kemudian melahirkan keputusan yang berbeda,"ungkap Wakorbid Kepartaian DPD Golkar Parepare, Yusuf MR, Selasa (15/5/2018) melalui rilis.

"Ini yang kami anggap kejanggalan yang sangat tajam. Termasuk SOP penanganan pelaporan di Panwaslu Parepare yang terkesan tertutup dan tidak komprehensif. Seperti yang kami alami paslon kami diperiksa 1 jam terkait dengan kasus Rastra, kemudian mengajukan saksi ahli dari pakar kebijakan publik dan mengusulkan pemeriksaan dari lembaga pemberi keterangan dalam hal ini BPKP dan Dirjen Fakir Miskin Kemensos. Namun tidak dilakukan oleh Panwaslu Parepare,"terang mantan Ketua KNPI Parepare ini.

Sementara dalam Perbawaslu No.13, ungkap Yusuf, proses penanganan laporan di Panwas harus terbuka dan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. "Kalau mau terbuka dan komprehensif seharusnya permintaan dari paslon kami dipenuhi. Sehingga kesannya terburu buru dan kejar target,"tandasnya

Penulis: Mulyadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved