Pilwali Makassar 2018

Putusan Panwas vs MA di Pilwali Makassar, Ini Saran Praktisi Hukum

Sidang sengketa yang digelar pun menerima gugatan tersebut dan memerintahkan KPU kembali memasukan DIAmi sebagai Paslon.

Putusan Panwas vs MA di Pilwali Makassar, Ini Saran Praktisi Hukum
HASIM
Musyawarah Senketa Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 di Sekretariat Panwas Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Makassar, Sulsel. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar diperhadapkan pada dua putusan terkait sengketa Pemilihan Wali Kota Makassar 2018.

Sebelumnya KPU mendiskualifikasi Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) sebagai pasangan calon lantaran melanggar Undang-Undang No 10 Pasal 71 Ayat 3 tahun 2016 terkait pelaksanaan program pemerintahan yang menguntungkan DIAmi selaku Paslon petahana.

DIAmi kemudian dianggap melanggar berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA).

Setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) baru dari KPU yang hanya menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai Paslon tunggal, DIAmi kemudian mengajukan gugatan.

Gugatan tersebut diajukan ke Panwaslu, bahkan sidang sengketa yang digelar pun menerima gugatan tersebut dan memerintahkan KPU kembali memasukan DIAmi sebagai Paslon.

Baca: Praktisi Hukum Yopi Haya Kritisi Putusan Panwaslu Makassar, Begini Isinya

KPU Makassar pun kini memiliki deadline hingga, Rabu (16/5/2018) untuk memberikan putusan apakah tetap menjalankan putusan MA ataukah mengikuti putusan Panwaslu.

Terkait hal tersebut praktisi hukum, Yopi Haya, mengutarakan bahwa dalam proses hukum yang demikian bisa dipecahkan masalahnya dengan merujuk pada asas hukum.

"Saya ingin mengkonfirmasi tentang berlakunya satu asas dalam hukum yaitu asas lex superior derogot legi inferior, yang mengandung arti peraturan yang lebih tinggi menggugurkan berlakunya peraturan yang lebih rendah," kata Yopi, Selasa (15/5/2018).

"Mengingat ada pertentangan norma hukum antara putusan Panwaslu Makassar dengan Putusan Mahkamah Agung, maka pemecahannya harus menggunakan asas itu karena derajatnya secara berjenjang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari putusan Panwaslu," tuturnya menambahkan.(*)

Penulis: Awaluddin Marwan
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved