Pilwali Parepare 2018

Pendukung TP-PR Nilai Program yang Ditawarkan FAS-AS Mirip TV Kabel Gratis

Karena itu, Hamran mempertanyakan Faisal Andi Sapada (FAS) kembali memprogramkan hal serupa dan KPU Parepare dinilai kecolongan.

Pendukung TP-PR Nilai Program yang Ditawarkan FAS-AS Mirip TV Kabel Gratis
dok tribun-Timur/fb/golkar
Andi Taufan Pawe dan Andi Faisal Sapada saat masih mesra

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM,PAREPARE - Program bantuan modal usaha Rp 3 juta per kepala keluarga (KK) yang digagas paslon Bupati-Wakil Bupati Parepare, Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS-AS), hampir mirip dengan bantuan iuran TV kabel gratis Rp 25 ribu per KK.

Program yang dirancang pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare Taufan Pawe-Faisal A Sapada yang terpilih pada periode 2013-2018 itu, dilarang oleh BPKP karena bukan kebutuhan dasar atau penting.

Ini yang membuat program itu tidak bisa dilaksanakan Taufan Pawe-Faisal A Sapada, sehingga Taufan Pawe (TP) dalam beberapa kali kesempatan meminta maaf kepada masyarakat.

Hal ini diingatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, Hamran Hamdani, Selasa (15/5/2018).

Karena itu, Hamran mempertanyakan Faisal Andi Sapada (FAS) kembali memprogramkan hal serupa dan KPU Parepare dinilai kecolongan.

"Kan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menjanjikan kepada masyarakat sesuatu yang dinilai tidak mampu dilaksanakan. Apalagi itu tidak ada dalam RPJPD. Jadi janji Rp3 juta per KK itu sudah masuk politik uang, sesuatu yang tidak mungkin direalisasikan, hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan elektoral paslon," papar Hamran, mantan Ketua KPU Parepare yang juga merupakan Tim Pemenangan TP-PR ini.

Hamran pun mempertanyakan KPU Parepare bisa meloloskan program yang tidak ada dalam RPJPD yang jelas-jelas melanggar UU dan PKPU. "Ini ada apa KPU kok bisa kecolongan. Padahal sudah ada tim seleksi visi misi yang dibentuk yang beranggotakan orang-orang berkompeten, masih saja kecolongan," imbuh Hamran melalui rilis.

Hamran pun meminta Panwaslu hati-hati dalam mencermati laporan warga. Sebelum mengambil keputusan, Hamran mengharapkan Panwaslu meminta keterangan BPKP dan Kemendagri sebagai lembaga berkompeten.

Penulis: Mulyadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved