Pilwali Makassar 2018

KPU Sulsel Sebut Putusan Panwaslu Makassar Tidak Normal

Khaerul ikut mendampingi komisioner KPU Kota Makassar ke Jakarta untuk konsultasi terkait nasib DIAmi.

KPU Sulsel Sebut Putusan Panwaslu Makassar Tidak Normal
AZIS
Komisioner KPU Sulsel Khaerul Mannan 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Khaerul Mannan menilai putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar tidak pada posisi normal.

"Putusan panwas sekarang ini tidak pada putusan situasi normal, maksudnya tidak ada putusan lain. Tetapi karena ini putusan tidak normal karena ada putusan sebelumnya," kata Khaerul di Kantor KPU Sulsel, Selasa (15/5/2018).

Karena itu, lanjut mantan Ketua KPU Kota Parepare ini, putusan Panwaslu Makassar harus dikaji.

Termasuk mendengarkan kajian-kajian para pakar.

"Besok terakhir batas waktunya, mendengarkan kajian-kajian para pakar. (Rapat plenonya) tertutup. (Rapat plenonya) dimana saja boleh," jelas Khaerul terkait lokasi dan waktu rapat pleno.

Baca: Putusan Panwas vs MA di Pilwali Makassar, Ini Saran Praktisi Hukum

Khaerul ikut mendampingi komisioner KPU Kota Makassar ke Jakarta untuk konsultasi terkait nasib pasangan calon wali kota Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

"Kemarin sebenarnya saya sama-sama, cuman kan kemarin belum ada semua anggota KPU. Kemungkinan besok (hari ini). KPU Makassar sebagian ke Jakarta, tidak semua," ucap Khaerul.

"Jadi secara norma, wajib (dilaksanakan perintah panwas) karena itu perintah Undang-Undang tapi itu tadi harus dikaji mendalam karena," ujar Khaerul.

Khaerul menjelaskan, putusan panwaslu tidak bisa dipisahkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan putusan PT TUN.

Baca: Tak Mau Gegabah, KPU Makassar Pertimbangkan Putusan Panwaslu Makassar

Alasannya, putusan MA dan PT TUN kelanjutan dari putusan Panwaslu Makassar.

"Tidak bisa dipisahkan! secara substansi dia merupakan kelanjutan. Cuma karena diuji lagi di panwas, itu kemudian menjadi lagi perdebatan. Apapun putusannya tetap pasal 71 ayat 3," tegasnya.

"Tau ndak, putusan (KPU) Makassar itu mendiskualifikasi (pasangan) DIAmi karena pelanggaran pasal 71 ayat 3, maka keluar SK itu, jadi tidak bisa dikatakan bahwa objeknya berbeda karena beda nomor putusan, tapi substansinya sama berangkat dari pasal 71 ayat 3," kata Khaerul.(ziz)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help